Sumber :
- Antara/ Andika Betha
VIVAnews
– Partai Gerindra menolak rencana pemerintah memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). BLSM yang dahulu disebut Bantuan Langsung Tunai (BLT) itu dikhawatirkan Gerindra jadi alat kepentingan politik penguasa.
“Kami menolak BLSM karena kental muatan politik. Sekarang ini dekat dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Jadi rawan dimanfaatkan,” kata Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 13 Juni 2013.
Adik kandung Prabowo Subianto ini melihat BLSM rentan secara politik maupun sosial ekonomi. “Sistem bantuan tunai yang diberikan pemerintah selalu tidak jelas. Dulu BLT tidak berjalan baik dan malah rusuh di beberapa daerah. BLSM juga tidak jelas dan rawan hal yang sama,” kata Hashim.
Bagi Gerindra, BLSM tidak punya konsep yang jelas dalam pendistribusian dan manajemennya. “Kami setuju kenaikan BBM karena subsidi sudah terlalu besar. Alokasi subsidi BBM bisa dimanfaatkan untuk program masyarakat lain, terutama infrastruktur. Tapi kami menolak BLSM karena rawan kepentingan dan jadi sumber masalah,” ujar Hashim.
Sebelumnya dalam pertemuan antara Wakil Presiden Boediono dengan para pimpinan fraksi dan partai politik koalisi pemerintah, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan BLSM akan diserahkan selama empat atau lima bulan sejak harga BBM bersubsidi ditetapkan naik. “Besarnya Rp2,25 triliun per bulan,” kata dia.
PDIP Ingin Lanjutkan Kerja Sama dengan PPP dan Hanura di Pilkada 2024
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan partainya membuka kerja sama untuk perhelatan pilkada serentak 2024 bersama ketiga partai mitra mereka di pilpres.
VIVA.co.id
27 April 2024
Baca Juga :