Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews -
Perwakilan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Badan Anggaran DPR, Yudi Widiana, bersikukuh untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang diajukan pemerintah.
Dalam pembahasan RUU APBNP di Gedung DPR, Sabtu 15 Juni 2013 ini fraksi menyampaikan beberapa saran untuk dibahas dalam sidang paripurna. "Defisit anggaran bukan masalah subsidi BBM namun karena lemahnya pemerintah dalam mengelola negara," kata Yudi.
Selain itu, Yudi juga mengungkapkan pemerintah juga diminta untuk melakukan diversifikasi energi untuk menghemat konsumsi BBM. Selain itu, pemerintah seharusnya juga lebih membangun transportasi massal.
"Kenaikan harga BBM ini akan semakin memperbesar angka rakyat miskin dan juga mendekati miskin," ujarnya.
PKS menilai pemerintah akan merugikan para pengusaha terutama yang berbasis ekspor. Inflasi juga akan menanjak cepat dan pengangguran juga akan bertambah.
"Saat ini tidak perlu kenaikan harga BBM, karena kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah masih bisa dimaksimalkan," ujarnya.
Yudi mengungkapkan secara keseluruhan ada 13 poin catatan PKS yang diberikan kepada pemerintah. Poin-poin ini nantinya akan dibahas dalam rapat paripurna yang akan dilaksanakan pada Senin, 17 Juni 2013.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kenaikan harga BBM ini akan semakin memperbesar angka rakyat miskin dan juga mendekati miskin," ujarnya.