Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews -
Perwakilan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Badan Anggaran DPR, Yudi Widiana, bersikukuh untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang diajukan pemerintah.
Dalam pembahasan RUU APBNP di Gedung DPR, Sabtu 15 Juni 2013 ini fraksi menyampaikan beberapa saran untuk dibahas dalam sidang paripurna. "Defisit anggaran bukan masalah subsidi BBM namun karena lemahnya pemerintah dalam mengelola negara," kata Yudi.
Ditambahkan Yudi, defisit bisa dicegah oleh pemerintah. Caranya dengan menaikkan pendapatan dari pajak dan non pajak, adanya manajemen energi dan pertambangan. Selain itu, pemerintah juga dinilai seharusnya bisa mengendalikan volume penyaluran BBM bersubsidi.
Dalam pembacaan pendapat mini fraksi, fraksi PKS juga mengungkapkan pada UU APBN 2013 juga telah mengamanatkan pemerintah untuk menghemat dan mengendalikan BBM bersubsidi. Fraksi PKS menilai pemerintah tidak serius untuk menjalankan amanat UU yang telah disahkan bersama ini.
Selain itu, Yudi juga mengungkapkan pemerintah juga diminta untuk melakukan diversifikasi energi untuk menghemat konsumsi BBM. Selain itu, pemerintah seharusnya juga lebih membangun transportasi massal.
"Kenaikan harga BBM ini akan semakin memperbesar angka rakyat miskin dan juga mendekati miskin," ujarnya.
PKS menilai pemerintah akan merugikan para pengusaha terutama yang berbasis ekspor. Inflasi juga akan menanjak cepat dan pengangguran juga akan bertambah.
"Saat ini tidak perlu kenaikan harga BBM, karena kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah masih bisa dimaksimalkan," ujarnya.
Baca Juga :
Momen Temu Alumni Wujudkan USAHID Unggul
BPBD DKI Ungkap 3 Sumber Ancaman Gempa di Jakarta
BPBD DKI mengungkap tiga sumber ancaman gempa di wilayah DKI Jakarta dan pengungkapan sumber ancaman tersebut sebagai upaya untuk memitigasi bencana.
VIVA.co.id
29 April 2024
Baca Juga :
