Sumber :
- Antara/Rosa Panggabean
VIVAnews
- Meski Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak setuju dengan rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pembagian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), namun, partai itu memastikan bahwa semua kepala daerahnya wajib ikut membagikan BLSM.
Menurut Ketua DPP PKS, Sohibul Iman, meski partainya memiliki suara berbeda, namun kepala daerah terikat Undang-undang yang memang harus menyukseskan program pemerintah.
"Kita walaupun tidak setuju dari awalnya, kita terikat Undang-undang, harus ikut, masak kita menentang Undang-Undang," kata Sohibul di Gedung DPR, Rabu 19 Juni 2013.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua DPP lainnya, Nasir Djamil, dia mengatakan, bahwa gubernur dan kepala daerah adalah kepanjangan presiden di daerah, sehingga, tugasnya memang harus menyukseskan program pemerintah.
"Jadi, sebagai gubernur punya tanggungjawab yang melekat di jabatannya tentu ini harus, dilakukan," kata Nasir.
Baca Juga :
Artis Rio Reifan Ditangkap Lagi Gegara Narkoba!
PKS memiliki kader yang duduk sebagai kepala daerah. Di antaranya, Ahmad Heryawan di Jawa Barat, Gatot Pujo Nugroho di Sumatera Utara, dan Irwan Prayitno di Sumatera Barat. Partai ini juga memiliki kader yang duduk sebagai bupati/walikota seperti Nurmahmudi Ismail di Depok dan Muhammad Kasuba di Halmahera Selatan. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
PKS memiliki kader yang duduk sebagai kepala daerah. Di antaranya, Ahmad Heryawan di Jawa Barat, Gatot Pujo Nugroho di Sumatera Utara, dan Irwan Prayitno di Sumatera Barat. Partai ini juga memiliki kader yang duduk sebagai bupati/walikota seperti Nurmahmudi Ismail di Depok dan Muhammad Kasuba di Halmahera Selatan. (eh)