Sumber :
- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews
- Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedianya dapat mengundurkan diri dari koalisi Sekretariat Gabungan (Setgab). Sebab, PKS sebagai bagian dari koalisi tidak mendukung kesepakatan Setgab terhadap kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
"Manakala parpol bersangkutan tidak mengundurkan diri, pada hakekatnya kebersamaannya dalam koalisi pemerintahan telah berakhir atau selesai," kata Julian melalui pesan singkat kepada VIVAnews , Kamis 20 Juni 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Tingkatkan Kualitas SDM Indonesia, Kemnaker Terus Dorong BLK Komunitas Jadi Inkubator Wirausaha
Baca Juga :
Fans Fuji Protes ke Rizky Febian dan Mahalini Karena Tak Undang Idolanya : Kalo Ada Uti Pasti Meriah
"Manakala parpol bersangkutan tidak mengundurkan diri, pada hakekatnya kebersamaannya dalam koalisi pemerintahan telah berakhir atau selesai," kata Julian melalui pesan singkat kepada VIVAnews , Kamis 20 Juni 2013.
Menurut Julian, setiap anggota koalisi partai politik memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan politik strategis yang telah disepakati bersama. Ia menyayangkan dalam kebijakan kenaikan harga BBM, PKS tidak mendukung sikap Setgab. Padahal, kata dia, isu yang dibahas sangat vital dan strategis.
"Sesungguhnya terbuka ruang bagi mereka untuk mengundurkan diri dari koalisi," ujar dia.
Sebelumnya, Ketua Harian Partai Demokrat, Syarif Hasan mengatakan, belum ada keputusan resmi mengenai nasib PKS di koalisi Sekretariat Gabungan.
Meski demikian, kata Syarif, ada dua pilihan yang bisa terjadi pada partai tersebut: mengundurkan diri atau didepak dari koalisi. "Lebih terhormat mengundurkan diri," ujar Menteri Koperasi dan UKM ini.
Menurut Syarif, sikap PKS tersebut sudah jelas berseberangan dengan pemerintah, karena melanggar kesepakatan koalisi.
Halaman Selanjutnya
Menurut Julian, setiap anggota koalisi partai politik memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan politik strategis yang telah disepakati bersama. Ia menyayangkan dalam kebijakan kenaikan harga BBM, PKS tidak mendukung sikap Setgab. Padahal, kata dia, isu yang dibahas sangat vital dan strategis.
