Sumber :
- ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
VIVAnews -
Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat meminta Ketua DPR Marzuki Alie mengungkap siapa saja yang menerima suap proyek pembangunan gedung DPR.
Tapi, Marzuki bersikukuh untuk tidak mengungkap fraksi mana yang minta jatah pembangunan gedung itu. Alasannya, pihak yang berwenang untuk mengungkap kasus ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Marzuki pun mengaku tak peduli jika disudutkan anggota dewan dari fraksi lain.
"Saya tidak pentinglah masalah sudut menyudut karena kasusnya sudah di KPK. Mereka punya data dari hasil penyitaan. Biarkan KPK menyelesaikan tugas mereka," kata Marzuki, Jumat 15 November 2013.
Jangankan disuruh melapor ke KPK, ke Badan Kehormatan DPR juga Marzuki enggan melaporkannya. Sebab, Marzuki sendiri mengaku tak memiliki bukti cukup untuk melaporkan.
"Saya tidak ada fakta untuk melaporkan. Saya cerita prosesnya. Jangan membuat keruh suasana, Anda mau korupsi habis atau membuat politik gaduh?" kata dia.
Karena itu, Marzuki berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang memaksanya untuk melapor.
"Coba Anda di posisi saya, menyebut nama orang tanpa ada bukti hitam putih, kira-kira sikap Anda bagaimana? Jangan paksa orang bicara tanpa ada fakta yang bisa dijadikan fakta hukum," ujar dia.
Sebelumnya, desakan dari berbagai fraksi kepada Marzuki terus menerus dilakukan. Mereka meminta agar Marzuki mengungkapkan ke publik fraksi mana yang protes karena mendapat jatah kecil dalam suap proyek pembangunan gedung DPR. Menurut mereka, hal ini penting agar pernyataan Marzuki itu tidak menyandera fraksi mereka dan menimbulkan rasa saling curiga.
"Ini sungguh meresahkan dan menimbulkan sikap saling curiga di Parlemen," kata Sekertaris Fraksi PAN, Teguh Juwarno.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga meminta Ketua DPR menyebutkan fraksi partai apa yang protes terhadap kecilnya "jatah" proyek pembangunan gedung DPR.
"Supaya situasi DPR kondusif, tidak ada saling curiga dan menjadi gunjingan rakyat sebaiknya Ketua DPR menyudahi sensasi-sensasi dengan membuka fakta-fakta yang ada," kata anggota Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari. (umi)
![Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Rabu, 22 Mei 2024]()
![img_title]()
Baca Juga :
Viralnya Video Perampokan di Klinik Kecantikan Miliknya, dr.Richard Lee Kembali Didemo: Adili
Jangankan disuruh melapor ke KPK, ke Badan Kehormatan DPR juga Marzuki enggan melaporkannya. Sebab, Marzuki sendiri mengaku tak memiliki bukti cukup untuk melaporkan.
"Saya tidak ada fakta untuk melaporkan. Saya cerita prosesnya. Jangan membuat keruh suasana, Anda mau korupsi habis atau membuat politik gaduh?" kata dia.
Karena itu, Marzuki berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang memaksanya untuk melapor.
"Coba Anda di posisi saya, menyebut nama orang tanpa ada bukti hitam putih, kira-kira sikap Anda bagaimana? Jangan paksa orang bicara tanpa ada fakta yang bisa dijadikan fakta hukum," ujar dia.
Sebelumnya, desakan dari berbagai fraksi kepada Marzuki terus menerus dilakukan. Mereka meminta agar Marzuki mengungkapkan ke publik fraksi mana yang protes karena mendapat jatah kecil dalam suap proyek pembangunan gedung DPR. Menurut mereka, hal ini penting agar pernyataan Marzuki itu tidak menyandera fraksi mereka dan menimbulkan rasa saling curiga.
"Ini sungguh meresahkan dan menimbulkan sikap saling curiga di Parlemen," kata Sekertaris Fraksi PAN, Teguh Juwarno.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga meminta Ketua DPR menyebutkan fraksi partai apa yang protes terhadap kecilnya "jatah" proyek pembangunan gedung DPR.
"Supaya situasi DPR kondusif, tidak ada saling curiga dan menjadi gunjingan rakyat sebaiknya Ketua DPR menyudahi sensasi-sensasi dengan membuka fakta-fakta yang ada," kata anggota Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari. (umi)
JK Ingatkan Prabowo Tak Bikin Proyek Mendadak seperti IKN
JK mengingatkan Prabowo untuk merencanakan setiap kebijakan dengan matang.
VIVA.co.id
23 Mei 2024
Baca Juga :
