Sumber :
- ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna
VIVAnews
- Deputi Bidang Arsitektur Kabinet Tim Transisi, Andi Widjajanto, mengatakan bahwa Tim menyiapkan tiga alternatif terkait kementerian koordinator pada kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Salah satunya adalah meniadakan kementerian koordinator.
"Opsi terakhir, yaitu meniadakan kementerian koordinator yang ada saat ini. Jadi, fungsi koordinasi akan dipegang Presiden dan Wakil Presiden,” katanya di Rumah Transisi, Jakarta, Selasa, 2 September 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Opsi terakhir, yaitu meniadakan kementerian koordinator yang ada saat ini. Jadi, fungsi koordinasi akan dipegang Presiden dan Wakil Presiden,” katanya di Rumah Transisi, Jakarta, Selasa, 2 September 2014.
Andi menyebutkan opsi lain, yaitu kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla melakukan penyesuaian dengan konsep Trisakti. Pada opsi itu, kementerian koordinator tetap tiga namun disesuaikan, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik, Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Berdikari, dan Kementerian Koordinator Bidang Kebudayaan.”
Tim transisi juga tetap memasukkan konsep tiga kementerian koordinator yang tetap digunakan hingga era pemerintahan SBY. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Andi menambahkan, perubahan itu akan terjadi dalam opsi 34 kementerian di dalam kabinet mendatang. Dari jumlah tersebut, 19 kementerian dipastikan tetap. Sedangkan 15 kementerian sisanya merupakan perubahan kementerian yang ada sekarang.
Beberapa kementerian kemungkinan akan mengalami perubahan, misalnya, Kementerian Kedaulatan Pangan yang merupakan penggabungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pertanian.
Selain itu, pemisahan Kementerian Pendidikan menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset. Menurutnya, pemisahan ini penting dan tidak melanggar aturan.
“Ada juga Kementerian Maritim yang sesuai misi Pak Jokowi menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Ada Kementerian Transportasi, Kementerian Pekerjaan Umum digabung dalam suatu Kementerian Sarana dan Prasarana,” katanya.
Ia menambahkan, pembahasan oleh tim transisi belum bersifat final. "Semua masih diusulkan. Belum dilakukan pembahasan. Karena Pak Jokowi fokus membahas konsekuensi kelembagaan, kepegawaian, regulasi dan anggaran tentang opsi kementerian ini,” katanya.
Tim transisi meyakini semua opsi yang ditawarkan tidak akan mengganggu sistem. "Minimal kita tidak memerlukan gedung baru dan pegawai baru. Tinggal dirjennya dan tugasnya saja yang digeser sesuai fungsi, misalnya, Dirjen Pendidikan Tinggi digeser ke Riset dan Teknologi.”
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Andi menyebutkan opsi lain, yaitu kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla melakukan penyesuaian dengan konsep Trisakti. Pada opsi itu, kementerian koordinator tetap tiga namun disesuaikan, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik, Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Berdikari, dan Kementerian Koordinator Bidang Kebudayaan.”
