PKB: Pilkada Langsung Pembeda Orde Baru dengan Reformasi

- Kekuatan dua koalisi kembali terlihat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (RUU Pemilukada) lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla yang terdiri dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menginginkan pemilukada tetap digelar secara langsung, dipilih langsung oleh rakyat. Enam partai yang tergabung dalam koalisi Merah Putih pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengusulkan pemilukada diselenggarakan secara tidak langsung.

Ketua Fraksi Hanura DPR RI, Syarifuddin Suding, mengatakan bahwa penyelenggaraan pemilukada langsung merupakan amanat konstitusi. Maka, jika pemilukada dikembalikan ke DPRD, itu adalah kemunduran demokrasi Indonesia.

"Walalu pun alasannya terlalu banyak cost politic (biaya kegiatan politik), terjadi konflik, dan money politic (praktik politik uang), saya kira, tidak menutup kemungkinan ketika pemilukada ini kembali ke DPRD, juga terjadi hal yang sama," katanya di Jakarta, Jumat, 5 September 2014.

Anggota Komisi Hukum DPR RI itu berharap usulan pemilukada melalui DPRD dipertimbangkan secara matang. "Jangan sampai karena imbas Pilpres, lalu mengambil keputusan atau kesepakatan karena ada unsur mayoritas untuk memenangkan suatu pertarungan di DPRD," ujarnya.

Jika kepala daerah dikuasai oleh koalisi Merah Putih, kata Suding, itu akan sangat berpengaruh terhadap roda pemerintahan Jokowi-JK dalam mengimplematasikan program-program kerjanya.

Kalau ada efek negatif dari pemilukada langsung, seperti politik uang, hal itu masih bisa dikelola melalui penataan sistem pemilu secara keseluruhan.

"Pilkada langsung lebih memberi ruang munculnya kepemimpinan alternatif yang lebih baik. Ini gagasan untuk menyelamatkan demokrasi dari pembajakan para elite politik. Ini ide baik yang menginginkan rakyat berdaulat dalam arti sebenarnya," kata Hanif.