Dua Periode Jadi Presiden, SBY Pasti Tahu Model Pilkada yang Terbaik
Senin, 15 September 2014 - 15:42 WIB
Sumber :
- Biro Pers Istana Presiden/Abror Rizki
VIVAnews
- Ketua Fraksi Hanura di DPR, Syarifuddin Suding, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat ,segera mengambil sikap terkait rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah.
Menurut Suding, selama 10 tahun memimpin Indonesia, SBY pasti mengetahui proses pilkada seperti apa yang terbaik untuk rakyat.
"SBY sebagai presiden harus bicara searah dan bisa menengahi ini. Saya yakin beliau punya pandangan yang bijak untuk rakyat," ujar Suding, Senin 15 September 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Kementerian Keuangan Tanggapi Masukan Masyarakat Terkait Permasalahan Impor Barang Kiriman
"SBY sebagai presiden harus bicara searah dan bisa menengahi ini. Saya yakin beliau punya pandangan yang bijak untuk rakyat," ujar Suding, Senin 15 September 2014.
Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat itu berharap keputusan SBY sejalan dengan Koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla yang menginginkan pilkada dilakukan langsung oleh masyarakat.
"Alangkah lebih baik Pak Presiden bisa mempertegas agar pilkada secara langsung," kata dia.
Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengaku setuju jika pemilihan gubernur dilakukan secara tidak langsung, sedangkan pemilihan bupati dan wali kota tetap dilakukan secara langsung.
"Gubernur itu kan wakil pemerintah pusat, jadi memang masuk akal kalau gubernur dipilih oleh presiden. Karena presidennya kan Jokowi jadi aku setuju," ujar dia.
Dia mengatakan, jika Partai Demokrat mendukung pilkada langsung, maka mereka akan meninggalkan image yang baik ketika sudah tidak lagi menjabat.
"Jadi dia (SBY) mau dikenang sebagai apa? Apa memundurkan demokrasi? Atau sebagai orang yang takut bersaing secara fair," katanya.
Sejauh ini hanya Fraksi PDIP, Fraksi Hanura, dan Fraksi PKB yang mendukung pelaksanaan pilkada digelar secara langsung. Sementara Fraksi PKS, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PPP, dan Fraksi PAN menginginkan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat itu berharap keputusan SBY sejalan dengan Koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla yang menginginkan pilkada dilakukan langsung oleh masyarakat.
