Sumber :
- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVAnews
- Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan membantah sikap partainya yang mendukung pemilihan kepala daerah langsung dalam pembahasan RUU Pilkada di DPR, merupakan sinyal akan merapat ke kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Ini bukan indikasi, tapi merupakan kebijakan sejak awal partai Demokrat sebagi penyeimbang," kata Syarif saat menggelar konferensi pers di DPP Demokrat, Jakarta, Kamis 18 September 2014.
Menurut Syarif, sikap yang diambil Partai Demokrat terkait polemik RUU Pilkada ini berdasarkan pengalaman Demokrat melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung, selama 10 tahun di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Demokrat, kata Syarif, menyadari banyak permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada langsung. Oleh sebab itu, dukungan yang diberikan Demokrat disertai 10 catatan yang perlu dimasukkan ke dalam RUU Pilkada.
"Keputusan ini berdasarkan pengalaman pemerintahan Pak SBY selama 10 tahun terakhir," ujarnya.
Baca Juga :
Festival Semarapura Kembali Digelar, Pemkab Klungkung Siapkan Ribuan Seniman dan Booth UMKM
KPU Siapkan 8 Tim Kuasa Hukum Hadapi Sengketa Pileg 2024 di MK
Komisi Pemilihan Umum atau KPU sudah menyiapkan delapan tim kuasa hukum untuk menangani sidang perselisihan hasil pemilihah umum (PHPU) Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi.
VIVA.co.id
27 April 2024
Baca Juga :