Sumber :
- ANTARA/Rosa Panggabean
VIVAnews
- Dewan Pewakilan Rakyat akan mengirim surat balasan untuk Presiden Joko Widodo terkait pertimbangan perubahan nomenklatur kementerian, Sabtu 25 Oktober 2014.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan malam ini pimpinan DPR akan melakukan finalisasi hasil pertemuan dengan para sekretaris jenderal kementerian yang akan mengalami perubahan, pakar ekonomi, serta pakar hukum tata negara.
"Dan besok kita kirim. Kita akan merangkum, karena kita baru selesai mendengarkan pendapat dari pakar," ujar Agus di Gedung DPR, Jakarta, 24 Oktober 2014.
Agus mencontohkan, masukan-masukan yang dibahas dalam rapat tertutup bisa dilihat dari sisi positif dan negatif penggabungan atau pemisahan kementerian. Selain itu, dalam surat untuk Presiden Jokowi, pimpinan DPR juga akan mencantumkan pandangan politis dari fraksi-fraksi di DPR.
"Bahwa ini ada yang digabung bisa jadi lebih baik dan pengontrolannya lebih mudah. Ada juga yang bilang nanti ada eksesnya, bagaimana dengan penganggaran dan pembiayaannya," ungkap dia.
Politisi Partai Demokrat itu berharap Presiden Jokowi bisa mempergunakan pertimbangan dari DPR nanti, misalnya harus lebih menjaga anggaran yang akan digunakan di kementerian yang akan dilebur atau dipisahkan.
"Kalau Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat justru bilang lebih bagus karena tadinya perumahan rakyat itu masih dalam lingkup PU, sehingga masih bersinergi. Tapi barang kali ekses pembiayaan keruwetannya akan kita sampaikan," jelasnya. (ita)
![Pengendara motor alami mogok usai terjang banjir di Jalan Puspemkab Tangerang]()
![img_title]()
Agus mencontohkan, masukan-masukan yang dibahas dalam rapat tertutup bisa dilihat dari sisi positif dan negatif penggabungan atau pemisahan kementerian. Selain itu, dalam surat untuk Presiden Jokowi, pimpinan DPR juga akan mencantumkan pandangan politis dari fraksi-fraksi di DPR.
"Bahwa ini ada yang digabung bisa jadi lebih baik dan pengontrolannya lebih mudah. Ada juga yang bilang nanti ada eksesnya, bagaimana dengan penganggaran dan pembiayaannya," ungkap dia.
Politisi Partai Demokrat itu berharap Presiden Jokowi bisa mempergunakan pertimbangan dari DPR nanti, misalnya harus lebih menjaga anggaran yang akan digunakan di kementerian yang akan dilebur atau dipisahkan.
"Kalau Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat justru bilang lebih bagus karena tadinya perumahan rakyat itu masih dalam lingkup PU, sehingga masih bersinergi. Tapi barang kali ekses pembiayaan keruwetannya akan kita sampaikan," jelasnya. (ita)
Kendaraan Banyak Mogok Gara-gara Hujan di Tangerang
Hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin, 13 Mei 2024. Alhasil, sejumlah titik jalan raya terendam banjir diantaranya Jalan M. Atik Soeardia,
VIVA.co.id
13 Mei 2024
Baca Juga :
