Sumber :
- ANTARA/Andika Wahyu
VIVAnews
- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di telah Jakarta memerintahkan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoli, menunda surat keputusan pengesahan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan. Namun demikian Yasona tak akan serta merta melaksanakan putusan itu.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menegaskan, masih perlu mengkaji terlebih dulu surat penetapan dari PTUN terkait gugatan yang diajukan mantan ketum PPP, Suryadharma Ali.
Tonton selengkapnya di ini.
Mantan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menggugat keputusan Menkumham yang mengakui kepengurusan Romahurmuziy yang terpilih sebagai ketua umum dalam Muktamar Surabaya. Sementara dalam muktamar lain yang digelar di Jakarta, Djan Farid terpilih sebagai Ketua Umum PPP. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Mantan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menggugat keputusan Menkumham yang mengakui kepengurusan Romahurmuziy yang terpilih sebagai ketua umum dalam Muktamar Surabaya. Sementara dalam muktamar lain yang digelar di Jakarta, Djan Farid terpilih sebagai Ketua Umum PPP. (ren)