Angkat Jaksa Agung dari Parpol, Revolusi Mental Jokowi Dipertanyakan

VIVAnews - Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menyebut pengangkatan Jaksa Agung HM Prasetyo oleh Presiden Joko Widodo 'cacat'. Meskipun itu hak prerogatif presiden, Ray menilai seharusnya Jokowi transparan dalam menunjuk kepala lembaga hukum negara.

"Tindakan Pak Jokowi mengangkat HM Prasetyo sebagai jaksa agung itu 'cacat', karena secara tiba-tiba dan tidak transparan. Memang Presiden diberikan hak prerogatif, tapi hendaknya tidak semena-mena karena kita belum pernah mendengar riwayatnya, dan figurnya tidak menarik," kata Ray dalam diskusi kebangsaan yang ke-20 bertajuk "Pak Jokowi Ikut Parpol, Apa Nasib Gerakan Anti Mafia dan Anti Korupsi?" di Kedai Kopi Deli, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 23 November 2014.

Ray mengaku khawatir kini Jokowi telah banyak dipengaruhi pemimpin partai. Salah satunya terkait pengangkatan Rini Sumarno sebagai menteri BUMN yang dinilai juga tidak transparan. 

"Dan kemudian Rini Sumarno juga mengangkat pejabat secara langsung tanpa persetujuan Presiden," imbuhnya.

Dalam diskusi tersebut, Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute, Romo Benny Susetyo juga mengkritisi penunjukan Prasetyo tersebut. Menurut dia, Jokowi kini telah melupakan konsep revolusi mental yang digagasnya sejak awal.

"Revolusi mental terpental dan kehilangan makna hakiki, karena pejabat negara adalah pelayan publik bukan pelayan parpol," ujarnya.

Laporan: Fikri Halim