VIVAnews – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI) Perjuangan menyatakan walk out dari rapat paripurna DPR yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi, di gedung DPR, Kamis, 30 Oktober 2008.
Ketua FPDI Perjuangan Tjahjo Kumolo ketika melakukan interupsi menyampaikan tiga poin, yakni pertama PDIP merasa prihatin dengan kondisi masyarakat daerah yang terbelah, kedua secara prosedural dan substansial ada hal-hal yang tidak disetujui oleh FPDIP. “Dan ketiga, secara prinsipil kami mendukung dengan upaya-upaya pencegahan pornografi yang memiliki dampak bersifat kejiwaan,” katanya.
Namun bagaimana pun PDI Perjuangan memutuskan untuk tidak ikut bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan. “Dan melakukan walk out,” kata Tjahjo dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Agung Laksono.
Sebelum sidang Tjahjo kepada wartawan mengatakan, secara prinsip FPDI Perjuangan setuju dengan proses pencegahan masalah-masalah pornografi, karena menyangkut kemaslahatan nasib bangsa dan anak-anak ke depan. “Namun secara prosedural dan substantif ada beberaoa poin yang fraksi kami tidak setuju, kami ingin konsisten walk out di tingkat pertama (Pansus),” katanya.
Sikap walk out ini disusul Fraksi partai Damai Sejahtera yang melakukan sikap serupa. menurut Pastor Saut Hasibuan, pengesahan seharusnya ditunda sampai disosialisasikan lebih dahulu.
Sikap walk out juga dilakukan beberapa anggota Fraksi Partai Golkar yang tidak setuju dengan agenda pornografi yang dianggap mendadak dan tidak tercantum dalam agenda rapat paripurna.
KPU Siapkan 8 Tim Kuasa Hukum Hadapi Sengketa Pileg 2024 di MK
Komisi Pemilihan Umum atau KPU sudah menyiapkan delapan tim kuasa hukum untuk menangani sidang perselisihan hasil pemilihah umum (PHPU) Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi.
