Fraksi Pendukung Dana Aspirasi akan Lobi Presiden Jokowi

Anggota DPR, M Misbakhun.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

VIVA.co.id - Wakil Ketua Tim Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dikenal dana aspirasi, M Misbakhun, mengaku akan melobi Presiden Joko Widodo untuk menyetujui usulan dana aspirasi yang telah disahkan paripurna DPR.

Misbakhun tidak mempermasalahkan tiga partai pendukung pemerintah, PDIP, Hanura, dan Nasdem yang lebih dulu melobi Presiden untuk menolak usulan dana aspirasi.

"Kami juga bisa melobi Presiden. Memang mereka saja yang bisa melobi. Memangnya Presiden milik mereka saja. Pengesahan APBN kita yang selalu dukung," kata Misbakhun di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 24 Juni 2015.

Politisi partai Golkar ini menilai Presiden akan mempertimbangkan usulan program aspirasi ini. Program ini disiapkan untuk membantu pemerintah dalam pemerataan pembangunan.

"Ini untuk bantu pemerintah kembangkan sarana infrastruktur. Presiden harus mendapatkan penjelasan yang utuh Rp11,2 triliun itu untuk rakyat," ujar dia.

Plt Ketua KPK: Dana Aspirasi Rp11,2 Triliun Terlalu Kecil
Sementara itu Ketua DPP Hanura Miryam S Haryani mengatakan Hanura bersama PDIP dan Nasdem sudah melobi Presiden Jokowi agar menolak dana tersebut. Mereka mengklaim Presiden menerima masukan dari ketiga partai yang menolak dana aspirasi.

Soesatyo: Jokowi Tolak Dana Aspirasi Berarti Malas Mengawasi
"Tadi malam dengan Presiden. Tanggapannya positif. Jawabannya akan dipertimbangkan," kata Miryam.

DPR Bantah UP2DP Terkait Dana Aspirasi
Dengan jawaban Presiden Jokowi itu, Miryam masih meyakini Pemerintah tidak akan mengabulkan usulan dari DPR terkait dana aspirasi. 
Gubernur nonaktif Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho

Memalukan, Tak Disetor Uang, DPRD Sumut Mogok Paripurna

Pernah paripurna baru dilakukan setelah uang ketok palu, cair.

img_title
VIVA.co.id
6 April 2016