Sumber :
- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVA.co.id -
Para aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia menggelar survei nasional untuk memotret satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mereka akan mengumumkannya di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Oktober 2015, pukul 09.00 WIB, pagi ini.
"Intinya ke arah negatif. Kami rilis bersama seluruh Presiden BEM di Proklamasi," kata salah satu aktivis, Bambang, dalam perbincangan dengan
tvOne.
Bambang menuturkan bahwa survei tersebut mencakup semua sektor kehidupan masyarakat. Baik bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan hukum.
"Nawa Cita implementasinya apa belum tahu. Nawa Cita memang sesuai dengan cita-cita bangsa seperti memakmurkan rakyat, tapi belum ada implementasi," ujar dia.
Aktivis yang lain, Habib, mengakui sisi positif dari satu tahun pemerintahan Jokowi itu ada. Meskipun tetap saja yang dominan justru negatif.
"Pemerintah kurang cepat dalam pembuatan kebijakan-kebijakan. Setiap sektor mengarah negatif," kata Habib.
Dia mencontohkan, Jokowi pada awal pemerintahannya justru menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), melemparnya ke sistem pasar. Kebijakan itu secara jelas melanggar pasal 33 UUD 1945.
"Kita hancur-hancuran, ada bagi-bagi kue politik, mafia di mana-mana. Mau kita kembali ke zaman Orba?," ujar Habib.
![Maket Stasiun Kereta Api di dalam area Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten]()
![img_title]()
Baca Juga :
Jokowi Salat Jumat di Bandara Soekarno-Hatta
Baca Juga :
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Puji Jokowi
Bambang menuturkan bahwa survei tersebut mencakup semua sektor kehidupan masyarakat. Baik bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan hukum.
"Nawa Cita implementasinya apa belum tahu. Nawa Cita memang sesuai dengan cita-cita bangsa seperti memakmurkan rakyat, tapi belum ada implementasi," ujar dia.
Aktivis yang lain, Habib, mengakui sisi positif dari satu tahun pemerintahan Jokowi itu ada. Meskipun tetap saja yang dominan justru negatif.
"Pemerintah kurang cepat dalam pembuatan kebijakan-kebijakan. Setiap sektor mengarah negatif," kata Habib.
Dia mencontohkan, Jokowi pada awal pemerintahannya justru menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), melemparnya ke sistem pasar. Kebijakan itu secara jelas melanggar pasal 33 UUD 1945.
"Kita hancur-hancuran, ada bagi-bagi kue politik, mafia di mana-mana. Mau kita kembali ke zaman Orba?," ujar Habib.
Presiden: Proyek Kereta Bandara Selesai Sesuai Target 2017
Terkendala lahan yang belum dibebaskan
VIVA.co.id
4 November 2016
Baca Juga :
