VIVA.co.id - Komisi I DPR batal menggelar rapat koordinasi gabungan dengan jajaran Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Komisi III DPR. Seharusnya, mereka akan membahas berbagai kasus terkait terorisme dan separatisme.
"Nggak jadi. Menkopolhukam berhalangan. Diganti agenda penetapan pimpinan baru Komisi I," kata Ketua Komisi I, Mahfudz Siddiq, saat dihubungi, Senin, 1 Februari 2016.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu belum bisa memastikan rapat gabungan tersebut kapan akan dijadwalkan ulang. Dia mengaku menunggu Menkopolhukam.
Sebelumnya, Komisi I DPR hari ini, Senin, 1 Februari 2016, diagendakan menggelar rapat kerja gabungan dengan Komisi III dan Menkoplhukam. Mereka akan membahas sejumlah isu terkait pertahanan, keamanan, dan juga terorisme dan separatisme.
Mahfudz mengatakan rapat itu juga akan membicarakan mengenai koordinasi yang sudah dilakukan oleh sejumlah lembaga intelijen, keamanan dan pertahanan. Apakah sudah berjalan dengan baik, mengingat beberapa waktu lalu terjadi aksi terorisme di Jalan MH Thamrin, Jakarta.
Mahfud berpendapat bahwa menghadapi aksi terorisme dibutuhkan koordinasi dan kesatuan tindakan dari seluruh aparatur keamanan, pertahanan dan juga kepemimpinan yang baik dari Presiden sebagai Kepala Negara. Sebab, tak hanya Indonesia, negara Eropa yang maju, Amerika Serikat pun masih kecolongan dalam kasus tersebut.
"Memang perlu kita cermati terus apakah kasus terorisme, separatisme, sabotase terkait dengan masih ada kelemahan dari sisi operasional intelijen negara atau ini ada kaitannya dengan belum efektifnya fungsi koordinasi antar penyelenggara intelijen negara," tutur Mahfudz.
Bantu Perangi Terorisme di Afrika, Adakah Niat Terselubung Amerika?
Pemberontakan yang berulang di Nigeria Utara merupakan hasil dari lingkungan politik Nigeria.
