- Edi - Biro Pers Setpres
VIVA.co.id - Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa ada sanksi yang menanti bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang tak netral pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2017 mendatang.
Pesan itu disampaikan Jokowi usai upacara ulang tahun Korpri ke-45 di Silang Monas, Jakarta, Selasa, 29 November 2016.
"Mengingatkan kepada seluruh jajaran Korpri dalam Pilkada ini ya memang sudah aturan, harus netral. Kalau tidak, ya juga ada ketentuan hukumnya," ujar Jokowi.
Namun, Jokowi tak ingin disebut mengancam agar para anggota Korpri itu taat aturan. Dia hanya ingin mengingatkan saja.
"Supaya seluruh anggota Korpri tidak melupakan itu," ujarnya menambahkan.
Sebelumnya, dalam sambutannya sebagai pembina upacara hari ulang tahun Korpri, Jokowi juga mengingatkan semua anggota Korpri untuk tetap profesional dan netral dari kegiatan politik praktis. Termasuk tidak mendukung salah satu kandidat di Pilkada Serentak pada Februari 2017.
Dia pun menyambut baik tema peringatan Korpri ke-45, yakni "Bersama Korpri Meneguhkan Netralitas dan Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara" (ASN).
"Sangat tepat temanya dalam menyambut pesta demokrasi Pilkada 2017. Momentum Pilkada harus menjadi ajang ujian netralitas dan profesionalisme ASN. Ujian tetap menerapkan Panca Prasetya Korpri, pengabdian bukan kepada kepentingan kelompok, melainkan kepada negara, kepada bangsa dan kepada rakyat.”
(mus)
Nasib Jokowi di PDIP, Kaesang Pangarep Tidak Ingin Ikut Campur: Itu Urusan Partai Lain
Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, tidak ingin ikut campur terkait posisi Presiden Jokowi di PDIP. Termasuk nasib kakaknya, Gibran Rakabuming Raka
