- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo setuju untuk membentuk lembaga khusus pemantapan ideologi Pancasila. Lembaga yang koordinasinya dibawah Presiden langsung itu bernama, unit kerja presiden pemantapan ideologi pancasila (UKP PIP).
Salah satu penggagas UKP PIP, Yudi Latif mengatakan, bahwa pemantapan ideologi pancasila gaya baru akan dilakukan lembaga baru tersebut, akan disusun satu pola pembelajaran yang sistematis dan terukur. Dengan itu, pengembangan pancasila menjadi lebih operasional, tidak hanya sekedar hafalan, konkrit, menjadi panduan hidup.
"Pembelajaran yang membuat peserta didik bertindak, bekerjasama, mengamalkan nilai-nilai pancasila," ujar cendekiawan muslim itu di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin malam 19 Desember 2016.
Pemantapan ideologi pancasila gaya baru itu juga akan disesuaikan dengan perkembangan jaman atau generasi saat ini. Materinya disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi.
"TK, SD, SMP, SMA beda-beda, lewat kartun, sosial media, komik, film sesuai dengan generasi. Partisipatoris bagi siswa bertindak dengan mengkespresikan nilai-nilai pancasila," kata Yudi.
Yudi mengungkapkan, selama ini pembelajaran pancasila selalu lebih pada hafalan atau kognitif, bukan pada tindakan yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk itu saat ini, dibentuklah lembaga yang berada langsung di bawah Presiden tersebut. Harapannya, agar pemantapan ideologi pancasila bisa dibunyikan lebih efektif, lewat berbagai hal misal adat, nilai-nilai agama. Modelnya pun tak lagi dari atas ke bawah (top down).
"Di atas hanya berikan referensi aja, bagaimana materi pancasila, tapi perwujudannya dalam konteks masing-masing. Kan negara bukan agen tunggal untuk menatar masyarakat. Tapi negara minta tolong ke masyarakat sama-sama mengembangkan pancasila sesuai nilai-nilai bidangnya masing-masing," kata dia.
Pengamat politik dari reform instute itu pun membantah bahwa UKP PIP dibentuk karena makin maraknya aksi radikalisme, ekstrimisme hingga intoleransi di dalam negeri. "Kita tidak bicara ke sana, ini problem rutin negara, cuma slama ini fokus ke hal-hal urgent pembangunan fisik. 17 tahun terakhir, ada banyak perubahan konstitusi, politik, ekonomi, tapi nyaris tak ada perhatian pada nilai, ini kan yang beri kompas arahan pada bangsa," ujarnya menjelaskan.
Sebab, menurutnya, dalam 17 tahun terakhir, pancasila tak lagi jadi perhatian penting dalam fokus pembelajaran di sekolah-sekolah. Bahkan banyak masyarakat yang merasa pancasila itu tidak penting, lantaran tidak dijadikan materi untuk ujian nasional dan lain sebagainya.
"Ternyata kan pembangunan fisik tanpa nilai akan berbahaya sekali. Nilai-nilai bisa hancur. Situasi terakhir, mempercepat kesadaran kita untuk menengok lagi pembangunan nilai. Di dalam Nawacita sudah tampak ada revolusi karakter, nilai, tapi akselerasinya tidak secepat pembangunan fisik."
(mus)
