Golkar-Nasdem Desak Pemerintah Tegas ke Pengganggu Pancasila

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Idrus Marham

VIVA.co.id – Partai Golkar dan Partai Nasdem mendesak pemerintah mengambil sikap tegas bagi kelompok yang ingin ideologi bangsa dipinggirkan.  Hal itu menjadi poin penting yang mengemuka dalam pertemuan tertutup pimpinan kedua partai pendukung pemerintah tersebut, dalam menyikapi situasi nasional terkini. 

Pentingnya Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Santri

"Mendesak kepada pemerintah untuk bersikap tegas terhadap siapa pun yang akan mengganggu ideologi Pancasila, persatuan dan kesatuan serta kokohnya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)," kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2017.

Dalam kesempatan sama, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mempertanyakan sikap pemerintah yang saat ini belum menunjukkan ketegasannya. Ketegasan pemerintah, menurut dia, bisa dilakukan lantaran Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki legitimasi karena merupakan pemerintahan yang sah dan dipilih oleh rakyat. 

Rektor Universitas Pancasila Dinonaktifkan Buntut Dugaan Kasus Pelecehan Seksual

Hal itu untuk memastikan kepercayaan masyarakat atas sikap pemerintah, dalam menjaga kemajemukan dan kehidupan toleransi. "Tapi ada waktunya juga untuk mengatakan tidak. Pemerintah harus bisa mengambil sikap tegas," kata Surya. 

Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, pun mendukung langkah pemerintah yang akan membentuk Unit Kerja Pemantapan Ideologi Pancasila. Hal itu sebagai respons untuk kembali mengalakkan nilai-nilai ideologi negara yang kini semakin tergerus. 

Dewan Profesor Universitas Brawijaya Minta Pemerintah Tidak Mencederai Demokrasi

"Karena itu kami mendukung kebijakan presiden untuk membentuk unit kerja pemantapan ideologi Pancasila. Ini hal yang terpenting dalam keprihatinan kita," kata Novanto.

Dok. Istimewa

Mahfud MD Bicara Pentingnya Jaga Demokrasi agar Terhindar dari Kediktatoran

Pakar hukum tata negara Mahfud MD berbicara mengenai pentingnya menjaga demokrasi di Indonesia agar pelanggaran-pelanggaran tak terjadi kembali.

img_title
VIVA.co.id
26 April 2024