- VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku terus memonitor dinamika politik di koalisi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Khususnya, terkait isu perombakan kabinet atau reshuffle jilid III terhadap menteri dari unsur parpol yang kembali mencuat.
Menurut dia, keputusan mencopot atau menggeser menteri hanya berada di tangan Jokowi sebagai Presiden tanpa perlu intervensi partai.
"Ya kalau reshuffle hanya bisa terjadi atas kehendak Bapak Presiden. Reshuffle dilakukan untuk meningkatkan efisiensi kerja dari pemerintahan," kata Hasto di Kantor DPP PDI P, Jakarta Pusat, Kamis 13 Juli 2017.
Hasto tak menampik adanya partai pendukung pemerintah yang kerap mengkritik kebijakan Jokowi. Seperti misalnya PAN yang beberapa kali tak setuju dengan kebijakan pemerintah seperti pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dan berbeda sikap dalam pembahasan RUU Pemilu di DPR.
Bagi Hasto, evaluasi bukan tidak mungkin dilakukan sebagai impilikasi terus ditunjukkannya sikap berseberangan antara koalisi parpol pemerintah.
"Tentu saja presiden memerlukan dukungan kabinet yang solid, memerlukan dukungan kabinet yang betul-betul profesional, dan memerlukan komitmen parpol yang sudah menyatakan dukungannya pada pemerintah. Sikap ini lah yang dipegang pak Jokowi," lanjut Hasto.
Lebih lanjut Hasto mengatakan, PDIP sebagai partai pengusung utama Presiden Jokowi tak mendorong agar dilakukannya pergantian kabinet.
Namun, kata dia, Jokowi selaku kepala negara selalu berkomunikasi dengan pimpinan partai koalisi. Masukan dari parpol pendukung diperlukan Jokowi saat ada pembantunya tak lagi sesuai visi misi pemerintahannya. "Ya nanti tergantung evaluasi Bapak Presiden," kata dia.
AHY jadi Menteri ATR/BPN, Mardani PKS: Welcome to The Jungle
Presiden Jokowi lantik Ketum Partai Demokrat AHY jadi Menteri ATR/BPN.
