- VIVA.co.id/Moh. Nadlir
VIVA.co.id – Ketua DPP Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto menanggapi santai pernyataan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang menyinggung partainya tak loyal dalam mendukung pemerintahan.
Bagi dia, PAN tak ada masalah, jika sikap yang sering berseberangan berujung reshuffle, perombakan terhadap kursi menteri di Kabinet Kerja.
"Kalau koalisi dengan pemerintah, dengan Pak Jokowi (Joko Widodo), bukan PDIP. Terserah Pak Jokowi mau mengeluarkan menteri PAN itu hak Pak Jokowi. Mau mengeluarkan PAN, ya itu hak Pak Jokowi," kata Yandri di gedung DPR, Jakarta, Kamis 13 Juli 2017.
Ia menjelaskan, sejauh ini internal PAN juga belum membahas apakah akan tetap berada di pemerintahan, atau tidak. Sebab, PAN bukan orang perorang, tetapi kolektif kolegial.
"Untuk Pilkada DKI, kita berbeda sendiri. Makanya, saat ini PAN kalau program pemerintah bagus kita dukung. Kalau yang enggak bagus, kita kasih saran. Kalau Pilkada DKI enggak bisa jadi ukuran, karena sangat pelangi koalisinya," kata Yandri.
Adapun soal RUU Pemilu, PAN juga memiliki sikap berbeda dengan pemerintah soal ambang batas pencalonan presiden, atau presidential threshold. PAN menginginkan nol persen, adapun pemerintah ingin 20-25 persen.
Namun, perbedaan sikap dalam RUU Pemilu ini, menurut dia, juga tak relevan menjadi parameter bagi PAN harus keluar dari koalisi pemerintah.
"Kalau RUU Pemilu standing partai subjektif, karena memikirkan nasib partai sendiri-sendiri," lanjut Sekretaris Fraksi PAN tersebut
Ia menambahkan, atas persoalan ini PAN bersikap pasif. PAN merasa tak ada beban soal apakah pemerintah akan mengeluarkan ,atau tidak PAN dari jabatan di pemerintahan. "Santai-santai saja," ujar Yandri.
Baca Juga: PDIP Singgung PAN yang Tak Loyal Dukung Pemerintah
Sebelumnya, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyinggung parpol yang kerap berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Meski tak menyebut secara gamblang, Hasto menegaskan perbedaan sikap partai pendukung itu ditunjukkan ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membutuhkan dukungan di parlemen.
Hasto berharap, agar parpol pendukung tak setengah-setengah dalam memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Jika memang terus berseberangan, Jokowi sebagai Presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi.
"Ketika partai menyatakan mendukung, tetapi di tingkat implementasi justru bersifat setengah-setengah, Presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi," tutur Hasto.
AHY jadi Menteri ATR/BPN, Mardani PKS: Welcome to The Jungle
Presiden Jokowi lantik Ketum Partai Demokrat AHY jadi Menteri ATR/BPN.
