- VIVA.co.id/Fikri Halim
VIVA.co.id – PDI Perjuangan kembali menyoroti kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Seoemarno. Pencapaian kinerja Rini Soemarno, menurut Hasto, bisa menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo jika ingin merombak kabinetnya.
Sejak dipilih menjadi menteri yang mengurusi perusahaan milik negara, Rini dianggap melenceng dari program prioritas pemerintah yang dirumuskan dalam Nawacita.
Hal itu ditunjukkan ketika audit temuan Badan Pemeriksan Keuangan menyatakan kerja sama PT Pelindo II dengan Hutchison Port Holdings merugikan negara dan melibatkan Rini di dalamnya.
"Ketika kerjanya itu ternyata tidak sejalan dengan garis kebijakan ekonomi Bapak Presiden, ya partai memberikan masukan," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis 13 Juli 2017.
Hasto mengatakan, usulan kepada Presiden itu oleh partainya bukan bersifat masalah pribadi.
Pertimbangan lain, kata Hasto, kebijakan Rini kerap kali disebut menguras uang negara, seperti permintaannya untuk menyuntikkan modal kepada sejumlah perusahaan pelat merah.
"Kami berbicara aspek kebijakan-kebijakan politiknya. Kebijakan penyertaan modal negara (PMN) ketika subsidi BBM dikurangi, kemudian dipindahkan ke BUMN. Apakah itu hal yang tepat? Terkait dengan perpanjangan Pelindo II, apakah itu hal yang tepat?" ujar Hasto.
Hasto menegaskan, selama mengevaluasi kabinet Presiden Jokowi, PDIP selalu berdasarkan basis kinerja. Namun, dia mengakui Presiden Jokowi sering meminta pertimbangan dari pimpinan partai bila ada rencana ingin mencopot para pembantunya.
"Tetapi kewenangan melakukan evaluasi adalah berada di tangan Bapak Presiden," ujarnya. (ase)
AHY jadi Menteri ATR/BPN, Mardani PKS: Welcome to The Jungle
Presiden Jokowi lantik Ketum Partai Demokrat AHY jadi Menteri ATR/BPN.
