VIVAnews - Rencana kenaikan gaji menteri terus menuai kritikan dari berbagai kalangan, termasuk DPR selaku lembaga legislatif yang bertugas mengawasi kinerja pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, menyayangkan wacana kenaikan gaji menteri bahkan sebelum kabinet baru mulai bekerja.
"Kami sangat menyayangkan hal itu. Bekerja saja belum, tapi sudah ada polemik soal kenaikan gaji," ujar Pramono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 26 Oktober 2009. Ia berpendapat, jika kenaikan gaji dilakukan saat ini, maka hal itu akan jauh dari rasa keadilan masyarakat yang baru saja melangkah ke tahap recovery setelah sempat terkena imbas memburuknya perekonomian global.
"Menteri kan sudah punya dana taktis yang begitu besar. Mereka juga disediakan mobil, rumah, dan pakaian. Bahkan makan apapun ada dananya," kata Pramono. Jadi, lanjutnya, polemik soal gaji di awal masa jabatan mereka ini sangat kontraproduktif. Terlebih, menduduki jabatan menteri bukanlah soal gaji semata.
Pramono menekankan, sekalipun tanpa kenaikan gaji, menteri harus bekerja dengan sungguh-sungguh sejak mereka dilantik, karena jabatan menteri mempunyai konsekuensi tanggung jawab yang besar terlepas dari besaran gaji yang diterima. Dengan demikian, tegas Pramono, alasan peningkatan kinerja bukanlah alasan yang tepat guna menaikkan gaji, karena kinerja menteri memang harus ditingkatkan dalam kondisi apapun.
"Kalau tidak puas dengan gaji, jadi pejabat BUMN saja," ujar Pramono yang juga menjabat sebagai Sekjen PDIP. Pramono mengingatkan, saat ini pun banyak birokrat di Indonesia yang masih bergaji rendah, namun mereka tidak menuntut macam-macam kenaikan gaji.
Polisi Larang Warga Bawa Petasan saat Nobar Timnas Indonesia U23 vs Uzbekistan
Polisi mengimbau kepada peserta nonton bareng (nobar) pertandingan semifinal Piala Asia U-23 antara timnas Indonesia U-23 melawan Uzbekistan untuk tidak membawa petasan.
