- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, Shinta Widjaja Kamdani mengungkapkan, pelaku usaha sangat berharap, kebijakan-kebijakan ekonomi Presiden maupun Wakil Presiden yang menang di Pemilihan Umum 2019, bisa benar-benar diimplementasikan.
Dia menilai, Joko Widodo maupun Prabowo Subianto, sama-sama menawarkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang sangat bagus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memakmurkan. Namun, tidak ada yang benar-benar diimplementasikan.
Dia mencontohkan, pada masa pemerintahan Jokowi sendiri telah menawarkan kebijakan-kebijakan yang baik, seperti kemudahan perizinan melalui One Single Submission (OSS). Namun, hal itu dianggapnya tidak berjalan dengan baik di pusat maupun daerah.
"Tadinya pusat dan daerah mau diintegrasikan, misal lewat OSS. (Tapi) belum jalan. Masih banyak tumpang tindih sekarang antara pusat dan daerah. Ketidakpastian hukum, uncertainty masih ada sampai saat ini. Walaupun, kebijakannya kelihatannya jelas, kenyataannya enggak jalan di lapangan," kata di Shangri-la Hotel, Jakarta, Rabu 21 November 2018.
Kemudian, lanjut dia, yang juga harus menjadi perhatian adalah daya saing Indonesia yang masih kalah dengan negara-negara lain. Hal itu, menurutnya, akan menjadi perhatian investor global menanamkan modalnya di Indonesia.
"Kalau saya investor, mau masuk ke mana ya, Indonesia atau Vietnam. Harus dibedain dong, mereka kasih apa, infrastruktur, perpajakan, EODB (Ease of Doing Business atau peringkat kemudahan berusaha)nya. Mana yang lebih mudah, competitiveness dan daya saing. Ini issue yang mesti di address, bagaimana competitiveness kita," ungkapnya.
Selain itu, juga terhadap tantangan era Industrialisasi 4.0. Hal itu, menurutnya, akan sangat membuat lapangan kerja semakin minim, sehingga berpotensi banyak menyebabkan pengangguran di Indonesia. Karena itu, kebijakan yang harus di siapkan mulai dari penguatan skill di pendidikan, pelatihan, hingga tenaga kerjanya sendiri.
"Ketersediaan lapangan pekerjaan juga akan berkurang. Nah, ini harus berhati-hati. Karena, sekarang masih banyak juga masyarakat yang di bawah angka kemiskinan, bagaimana kekurangan pekerjaan yang disiapkan. Ini sesuatu yang harus di address," paparnya.
