Suramadu Direvitalisasi agar Ekonomi Surabaya dan Madura Tak Jomplang
- ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
VIVA – Pemerintah berencana melakukan revitalisasi terhadap Badan Pengembangan Wilayah Suramadu atau disingkat BPWS. Hal itu dilakukan agar pengembangan kawasan di sekitar Jembatan Surabaya dan Madura atau Suramadu dapat terus berjalan dan berkembang pesat.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pun, melakukan rapat koordinasi hari ini membahas hal tersebut.
Basuki mengatakan, pada dasarnya dengan dibangunnya jembatan Suramadu beserta pembentukan badan pengelolanya, diharapkan perekonomian kedua wilayah tersebut dapat terus berkembang dan memajukan masyarakatnya melalui pengembangan infrastruktur.
Akan tetapi, hal itu dirasa tidak terjadi karena struktur kelembagaan BPWS dikatakan Basuki tidak melibatkan unsur-unsur yang proporsional sesuai kebutuhan masyarakatnya. Maka dari itu, agar lebih profuktif, lembaga itu akan direvitalisasi terlebih dahulu dengan menguatkan struktur kelembagaannya.
"Kita ingin kembangkan khususnya Surabaya karena kan jomplang angka kemiskinan antara Jawa Timur dan Madura," katanya usai rakor di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta
Kegiatan pengelolaan dan pembangunan infrastruktur wilayah yang dilaksanakan BPWS dilaksanakan di tiga kawasan. Yaitu, Kawasan Kaki Jembatan Sisi (KKJS) Surabaya seluas 600 hektare, Kawasan Kaki Jembatan Sisi (KKJS) Madura 600 hektare dan kawasan khusus di Utara Pulau Madura 600 hektare.
Dalam kawasan tersebut lanjut Basuki, BPWS akan diminta untuk mengembangkan infrastruktur yang ditujukan untuk menunjang pengembangan sumber daya alam wilayah tersebut. Misalnya, infrastruktur penunjang pariwisata maupun perkebunan yang potensial di wilayah itu.
"Kalau kita kembangkan di kaki Suramadu ini menjadi gravitasinya pengembangan Pulau Madura. Kami diberi seminggu sama pak menko, saya bersama bu gubernur untuk mendesain kelembagaannya lagi, supaya bisa merevitalisasi untuk bisa lebih maju ke tahun-tahun ke depannya," tegas dia.
Sementara itu, Khofifah menambahkan, proses revitalisasi awal yang akan dilakukan adalah dengan mengajukan empat Bupati Madura menjadi bagian dari kelembagaan tersebut, di tambah adanya perwakilan ulama Madura untuk terlibat dalam proses kelembagaan.
Di samping itu, pihaknya juga akan mengajukan supaya wilayah-wilayah potensial bisa dibangun infrastruktur penunjangnya dan di masukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional atau PSN. Misalnya, pembangunan Islamic Science Park di Madura, pengembangan Gili yang menjadi destinasi wisata internasional, hingga Gili Labak sebagai tandingan Raja Ampat.
"Harapannya itu bisa terus ditingkatkan dari seluruh kekayaan alam yang dimiliki oleh Madura, terutama Sumenep. Kalau nanti revitalisasi dari seluruh program terutama masterplan-nya yang tadi akan di-final-kan adalah ketika kelembagaan baru nanti terbentuk," tegas dia. (dum)
