- ANTARA/REUTERS/Leonhard Foeger/am.
VIVA – Pernyataan anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan dalam rapat bersama Kejaksaan Agung awal pekan lalu di Kompleks DPR, soal skandal impor emas jadi sorotan publik. Apalagi melibatkan perusahaan pelat merah PT Aneka tambang TBK.
Arteria menyebut ada indikasi manipulasi impor produk emas yang seharusnya dikenakan pajak hingga 5 persen tapi ditiadakan alias nol persen. Upaya itu disinyalir membuat negara melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta rugi besar dari transaksi impor emas senilai Rp47,1 triliun itu.
Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRES), Marwan Batubara menilai isu seperti ini sudah biasa, tak perlu dikhawatirkan. Penyelesaianannya adalah tinggal jalani sesuai prosedur.
"Saya tidak pernah mendengar kasus seperti ini. Kalau mencuat, yang ngomong anggota Komisi III DPR jadi anomali terhadap bidang kerjanya, berarti ada yang melaporkan ini," ucap Marwan dikutip dari keterangannya, Selasa, 22 Juni 2021.
Marwan pun ragu perusahaan pelat merah seperti Antam bisa terlibat praktik penggelapan pajak. Sebab selain diawasi dengan ketat oleh Kementerian BUMN, Antam juga harus memastikan memiliki tata kelola yang baik sebagai perusahaan terbuka di bursa saham Indonesia.
Baca juga: Daerah Punya Kriteria Ini, Sri Mulyani Gak Ribet Cairkan Dana Desa
"Mereka (BUMN) kalau buat laporan tidak mungkin seperti swasta bisa 3-4 macam. BUMN tidak bisa, saya tidak yakin itu, mereka akan mengikuti aturan main yang benar," tuturnya.
Marwan mengatakan, selama ini impor emas sudah lazim terjadi dengan skala yang sudah ditentukan oleh pihak Pemerintah sendiri. Tak ada yang salah dalam proses seperti ini, apalagi dari bea cukai sendiri sudah memberikan jawaban yang pasti.
“Sekali lagi tak perlu dikhawatirkan soal integritas dan kinerja BUMN seperti Antam, mereka sudah pasti tahu soal benar dan salahnya. Ini hanya soal kesalahpahaman semata, tinggal luruskan dengan duduk bersama,” ungkapnya.
Apalagi lanjut dia audit internal sudah pasti dilakukan. Sehingga dipastikan semua proses yang dilakukan sudah melewati mekanisme yang ditetapkan.
“Makanya saya bilang supaya diaudit, itu benar enggak sih yang diimpor bongkahan atau setengah jadi, sengaja diubah supaya tidak bayar pajak, misalkan, kan lebih soft daripada dibuat gaduh,” ungkapnya.
Marwan pun berharap, jangan sampai ada pihak-pihak yang ingin mengambil kesempatan memanfaatkan BUMN dalam hal ini. Dan menyebar kabar bahwa Antam memiliki niat tidak baik soal impor emas ini, sampai tidak kena pajak.
"Saya sangat percaya terhadap BUMN manapun di Indonesia, Antam, PLN, Pertamina. Saya justru sering membela mereka di garis depan, kenapa? karena BUMN ini Badan Usaha Milik Negara, kalau untung kita semua rakyat yang menikmati," tegasnya.
Pejabat Eselon I Kementan Kompak Pakai Pin WTP Emas, Ternyata Dibeli Pakai Duit Sharing
Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan), Prihasto Setyanto mengatakan bahwa dirinya pernah menerima pemberian pin emas sebagai tanda sudah dapat predikat WTP
