- VIVA/Diki Hidayat
VIVA – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono, melaporkan bahwa nilai tukar petani (NTP) secara nasional pada Maret 2022 adalah sebesar 109,29.
“Naik 0,42 persen dibandingkan NTP bulan Februari 2022," kata Margo dalam telekonferensi, Jumat 1 April 2022.
NTP vs Kesejahteraan Petani
- vstory
Margo menjelaskan, kenaikan NTP terjadi karena Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 0,99 persen, lebih tinggi dibandingkan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,57 persen.
NTP tertinggi pada Maret 2022 terjadi di Provinsi Riau sebesar 3,56 persen, dibandingkan kenaikan NTP di provinsi lainnya. Sebaliknya, penurunan terbesar NTP terjadi di Provinsi Banten, yakni mencapai 1,70 persen dibandingkan penurunan NTP provinsi lainnya.
Selain itu, Margo juga melaporkan bahwa pada Maret 2022 terjadi kenaikan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT), sebesar 0,70 persen. Penyebabnya yakni berasal dari hampir semua kelompok pengeluaran.
Sementara, Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) nasional Maret 2022 tercatat sebesar 109,25, atau naik 0,67 persen dibandingkan NTUP bulan sebelumnya.
"Harga Gabah Kering Panen di tingkat petani turun 5,76 persen, dan Harga Beras Premium di penggilingan turun 0,41 persen," ujarnya
Margo menambahkan, dari 2.269 transaksi penjualan gabah di 28 provinsi selama Maret 2022, tercatat transaksi gabah kering panen (GKP) 68,71 persen, gabah kering giling (GKG) 14,15 persen, dan gabah luar kualitas 17,14 persen.
Selama Maret 2022, rata-rata harga GKP di tingkat petani Rp4.570,00 per kg atau turun 5,76 persen, dan di tingkat penggilingan Rp4.704,00 per kg atau turun 5,20 persen dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya.
Rata-rata harga GKG di tingkat petani Rp5.350,00 per kg atau turun 1,81 persen dan di tingkat penggilingan Rp5.474,00 per kg atau turun 1,70 persen.
"Harga gabah luar kualitas di tingkat petani Rp4.257,00 per kg atau turun 4,43 persen dan di tingkat penggilingan Rp4.377,00 per kg atau turun 3,66 persen," ujarnya.
Asosiasi Petani Tembakau Sebut Arah Kebijakan Cukai Semakin Mendekati Gelombang Kiamat
Kebijakan cukai pada tahun depan yang termuat dalam Kerangka Ekonomi Makro Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025, dinilai semakin tidak pro petani tembakau.
