Kemenkeu Catat Realisasi Belanja Negara Kuartal I Rp484,83 triliun
- Arrijal Rachman/VIVAnews.com
VIVA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi belanja negara pada kuartal I 2022 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Nilainya sebesar Rp484,83 triliun atau 26,3 persen dari total belanja negara. Tahun 2022 dianggap merupakan momen yang tepat untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Jika dirincikan, realisasi belanja negara itu di antaranya terdiri dari belanja kementerian lembaga (K/L) senilai Rp151,49 triliun, belanja non K/L Rp162,68 triliun, dan belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp176,46 triliun.
“Realisasi APBN sampai dengan triwulan I 2022 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Realisasi belanja telah mencapai 18,1 persen, dan realisasi TKDD mencapai 22,9 persen dari target APBN 2022,” ujar Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Hadiyanto dalam telekonferensi, Selasa 12 April 2022.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Hadiyanto.
- VIVA/Anisa Aulia/Tangkapan layar.
APBN, lanjut Hadiyanto, diharapkan mampu menjadi instrumen pelindung masyarakat, sekaligus sebagai penahan guncangan akibat gangguan kesehatan dan harga komoditas yang naik akibat dari geopolitik.
Lebih lanjut, dia menuturkan, tahun 2022 ini merupakan momentum emas untuk pemulihan ekonomi nasional. Maka, pelaksanaan belanja dan alokasi dana tersebut hendaknya digunakan untuk pencapaian program strategis nasional.
“Terutama kelanjutan program PC PEN yang meliputi aspek kesehatan, perlindungan masyarakat, penguatan UMKM serta pemulihan ekonomi,” terangnya.
Hadiyanto mengatakan, dengan kinerja anggaran yang baik ini diharapkan dapat terus dijaga dan ditingkatkan. Melalui peningkatan kualitas belanja secara konsisten dan pola belanja realisasi belanja yang merata. Sehingga belanja negara mampu menjadi pembangkit yang efektif bagi perekonomian nasional.
“Untuk mendorong percepatan realisasi belanja K/L perlu untuk segera membuka blokir alokasi anggaran. Sehingga belanja strategis dapat segera dilaksanakan dan membawa kemanfaatan bagi rakyat Indonesia lebih awal,” jelasnya.
Pemerintah Tambah Kategori Rush Handling Impor Jadi 13 Jenis Barang
Kemenkeu menerbitkan aturan baru terkait proses pelayanan segera (rush handling) atas barang impor tertentu dengan karakteristik peka waktu dan kondisi.
