Menteri ESDM: Perusahaan Migas Italia Minat Garap Bioenergi di RI
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan, perusahaan migas asal Italia, ENI telah menyampaikan minatnya untuk mengembangkan bionergi di Indonesia.
"ENI datang ke sini dia juga berminat untuk mengembangkan bioenergi dan kita juga punya sumbernya banyak," kata Arifin saat ditemui di kantornya, Jumat, 2 Februari 2024.
Arifin sebelumnya telah menyaksikan penandatanganan kerja sama yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dengan ENI, di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta.
Penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) itu, dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, dan Chief Operating Officer (COO) Natural Resources ENI, Guido Brusco.
Menteri ESDM Arifin Tasrif
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Arifin menjelaskan, penandatanganan antara Kementerian ESDM dan ENI ini, merupakan tindak lanjut atas lawatan Kementerian ESDM ke Kantor ENI di Italia pada 21-24 Januari 2024 lalu.
MoU ini, diakui Arifin, merupakan salah satu upaya akselerasi untuk mengejar target net zero emission (NZE) di Indonesia pada 2060 atau lebih cepat.
"Dengan adanya MoU ini, diharapkan ENI dapat membantu program dekarbonisasi di Indonesia dan mempererat hubungan kerja sama antara ENI dan Indonesia," ujarnya.
Diketahui, MoU tersebut berisikan intensi antara Kementerian ESDM dengan ENI, terkait pengembangan bio-feedstock untuk memproduksi biofuels, nature-based and technology-based carbon offset, serta inisiatif lainnya terkait transisi energi dan dekarbonisasi.
Hal itu termasuk dan tidak terbatas pada program carbon capture storage/carbon capture utilization and storage (CCS/CCUS) dan efisiensi energi. ENI sendiri diketahui memegang participating interest (PI) 13 production sharing contract di Indonesia, dengan produksi gas actual ENI tahun 2023 sebesar 705,6 MMSCFD.
Kasus Korupsi Gubernur Maluku Utara, KPK Sita Ini Usai Geledah Kantor ESDM
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di sejumlah wilayah Maluku Utara, terkait dengan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Gubernu
