PLN IP Targetkan Perdagangan Karbon Naik 2 Kali Lipat dari 2,4 Juta Ton CO2 di 2023
- Dok. PLN Indonesia Power
Jakarta – PLN Indonesia Power (PLN IP) berkomitmen mendukung Pemerintah dalam penurunan emisi dan mengakselerasi transisi energi, melalui perdagangan karbon atau carbon trading. Sepanjang 2023 carbon trading PLN Indonesia Power telah mencapai 2.428.203 ton CO2, dan akan meningkat dua kali lipat pada tahun-tahun selanjutnya.
"PLN IP menargetkan penjualan dua kali lipat pada tahun-tahun berikutnya dibandingkan tahun 2023," kata Direktur Utama PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra, dalam keterangannya, Kamis, 25 April 2024.
Dia mengatakan, carbon trading merupakan inovasi bisnis PLN yang dapat mendukung pencapaian Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 mendatang. Hal itu telah diterapkan PLN Indonesia Power, yang ditandai dengan diperolehnya verifikasi nilai emisi Gas Rumah Kaca.
"Yakni dari Lembaga Validasi dan Verifikasi Gas Rumah Kaca (GRK) independent terakreditasi Sucofindo di sejumlah Unit Pembangkit PLN IP," ujarnya.
Edwin menegaskan, carbon trading menjadi pengembangan bisnis beyond KWh, yang juga dapat menekan emisi karbon.
Aktivitas pekerja di PLTU Suralaya, Cilegon, Banten
- ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Unit pembangkit PLN Indonesia Power yang berkontribusi pada carbon trading tahun 2023, ada 10 Unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Di antaranya PLTU Suralaya, PLTU Banten 1 Suralaya, PLTU Adipala, PLTU Ombilin, PLTU Labuan, PLTU Pangkalan Susu, PLTU Lontar, PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Labuan Angin dan PLTU Teluk Sirih.
"PLTU Suralaya menjadi penyumbang penurunan karbon terbesar yaitu sekitar 1,5 juta ton CO2," kata Edwin.
Menurutnya, capaian dan target carbon trading PLN IP ini adalah untuk membantu pemerintah dalam mencapai Target Kontribusi Nasional, atau Nationally Determined Contribution (NDC) pada tahun 2030 dan Net Zero Emissions 2060.
"Dengan dilaksanakannya carbon trading oleh PLN Indonesia Power maka kami berkontribusi dalam menekan laju perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, hal ini juga selaras dengan berbagai upaya pemerintah," ujarnya.
Pemerintah Lunasi Utang Kompensasi Listrik Rp 17,8 Triliun ke PLN
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, yang telah melakukan percepatan pembayaran dana kompensasi ke PLN atas selisih tarif listrik beberapa golongan
