Ini yang Dilaporkan Mantan Manajer Perseba ke Satgas Antimafia Bola
- ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
VIVA – Mantan manajer Perseba Bangkalan, Imron Abdul Fattah melaporkan petinggi PSSI yang saat itu menjabat sebagai Ketua Badan Liga Amatir Indonesia (BLAI) berinisial IB ke Satgas Antimafia Sepak Bola. Laporan dibuat Senin 7 Januari 2019 lalu.
Pasalnya IB diduga melakukan pengaturan tuan rumah di delapan besar Liga Remaja (Piala Suratin) seri Nasional 2009. Laporan tersebut teregister dalam LP/01/I/2019/Satgas, tanggal 07 Januari 2019 di mana pihak terlapor terancam dikenakan Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 3, 4, 5, UU RI No.8 Tahun 2010.
Ketua Tim Media Satgas Anti Mafia Bola, Kombes Pol Argo Yuwono menyebut, saat itu korban mengajukan permohonan kepada PSSI lewat BLAI agar jadi tuan rumah delapan besar Liga Remaja (Piala Suratin) Seri Nasional 2009.
Lantas, korban bertemu dengan Pengurus Daerah PSSI Jawa Timur berinisial HS dengan tujuan klub yang ia manajeri lolos sebagai tuan rumah.
"Saudara HS meminta sejumlah uang sebesar Rp140 juta sebagai syarat untuk meloloskan Perseba menjadi tuan rumah pertandingan," ujar Argo Yuwono saat dikonfirmasi wartawan.
Imron pun memenuhinya. Sampai bulan Oktober 2009, Imron melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang tersebut kepada IB secara bertahap. Hingga kini, laporan dari Imron masih didalami.
"Transaksi pertama tanggal 5 Oktober 2009 sebesar Rp40 juta. Imron mentransfer kembali uang sebesar Rp25 juta pada 13 Oktober 2009. Pada tanggal 6 November 2009, dia mentransfer kembali uang Rp50 juta," katanya.
Selanjutnya saat korban berada di Jakarta, IB selaku Ketua BLAI meminta kepada korban uang sebesar Rp25 juta lagi sebagai tambahan uang untuk persetujuan pelaksanaan pertandingan yang akan dilaksanakan di Bangkalan itu.
Namun ternyata, Imron baru tahu bahwa untuk menjadi tuan rumah tidak perlu mengeluarkan uang. Hingga akhirnya ia melaporkan hal itu.
"Pada Desember 2009, setelah dilaksanakan pertandingan delapan besar Liga Remaja (Piala Suratin) Seri Nasional 2009 di Bangkalan, korban baru mengetahui dan tersebut tidak ada ketentuan untuk melakukan pembayaran," ujar dia lagi.
