PDIP: Berlebihan, Minta Megawati Bersaksi

Ketua umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri
Sumber :
  • ANTARA/Farras

VIVAnews - Tersangka kasus cek pelawat saat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004, Max Moein, menilai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri perlu diperiksa. Namun, PDI Perjuangan menilai hal ini tidak relevan.

Saat aliran cek itu, Max Moein duduk sebagai legislator di Komisi Keuangan dan Perbankan periode 1999-2004 dari Fraksi PDI Perjuangan. Dalam pemilihan ini, Miranda S Goeltom terpilih sebagai Deputi Gubernur Senior BI.

"Permintaan Petrus Salestinus selaku pengacara Max Moein berlebihan dan tidak relevan," kata Ketua Departemen Hukum DPP PDI Perjuangan, Gayus Lumbuun, dalam pesan singkat, Jumat 11 Februari 2011.

Dia menilai pembuktian dalam kasus ini adalah pembuktian pada unsur pemberi dan penerima cek. Dalam delik pidana, sambungnya, hal ini dikenal dengan tanggung jawab hukum oleh orang yang melakukan.  "Peristiwa itu terjadi tahun 2004, ada di wilayah DPR," kata Gayus yang juga anggota Komisi III bidang Hukum DPR ini.

Pidato Wajah dan Fisik di Gelora Bung Karno

Dengan demikian, pemberian keterangan merupakan hak dan kewajiban fraksi, bukan pimpinan DPP partai. Megawati juga sudah bicara jauh sebelum kasus ini meledak. Mega memperingatkan pada kadernya agar tidak melakukan korupsi. Jika melakukannya, kata Mega, itu urusan sendiri. (Baca selengkapnya di sini)

Selain Megawati, Petrus Salestinus juga meminta pimpinan PDI Perjuangan lainnya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP, Taufiq Kiemas, mantan Cawapres, Hasyim Muzadi, Tjahjo Kumolo, Theo Syafii, Sucipto, dan Heri Ahmadi. ( Mengapa Megawati perlu dipanggil baca di sini)

"Keterangan mereka penting untuk membantu mengungkap siapa penyuapnya," kata pengacara Max Moein, Petrus Selestinus, sebelum mendampingi kliennya diperiksa, di Gedung KPK.

Andri Arief Kritisi Luhut soal Pendukung Demokrat Minta Pemilu Ditunda

Menurut Petrus, hingga saat ini kasus cek pelawat, yang sudah menyeret banyak politisi, masih belum menyeret pihak penyuap. Oleh karena itu, syarat itu harus dipenuhi oleh KPK. "Itu syarat kami. Syarat mutlak untuk KPK," ujarnya.

Kelompok tari yang membawakan tarian untuk mendukung PDIP (13/6). Sumber : Hendra Simbolon

Analisis Komunikasi Politik dalam Rencana Pertemuan Prabowo dengan Megawati

Wacana Pertemuan antar Ketum Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri akan segera dilaksanakan.

img_title
VIVA.co.id
17 Juli 2023