- REUTERS/Regis Duvignau
VIVA – Kementerian Komunikasi dan Informatika dinilai hanya berani memblokir aplikasi seperti Tik Tok dan Bigo Live, namun enggan menegur, apalagi sampai memblokir platform besar seperti Twitter.
Direktur Eksekutif DNS Nawala, M. Yamin, menyoroti sikap 'tebang pilih blokir' yang dilakukan Kominfo. Ia mencontohkan konten negatif seperti pornografi yang masih berkeliaran di Twitter sampai saat ini.
"Coba cari (searching) segala macam (di Twitter). Pasti ketemu yang menyediakan dalam bentuk images ataupun video yang berbau pornografi, dan itu didiamkan. Katanya pernah ada laporan ke Kominfo sekian ratus dan sudah diblokir. Tapi faktanya kita lihat sekarang tetap saja kok (bisa diakses)," kata dia kepada VIVA, Rabu, 4 Juli 2018.
Apalagi, Yamin menuturkan, perusahaan besar seperti Twitter jauh lebih mampu untuk menyediakan pengawasan dan pemblokiran konten negatif di platform-nya. Namun, sejauh ini, menurut dia, konten negatif masih ada di sana.
Ia juga menyayangkan kalau Kominfo seperti membidik perusahaan-perusahaan kecil diblokir. Contohnya, pemblokiran terhadap Tik Tok pada Selasa, 3 Juli kemarin.
Video di aplikasi Tik Tok.
"Kemampuan Twitter untuk menghapus konten itu sangat mudah. Dibandingkan dengan kemampuan Tik Tok dan Bigo. Tapi, kenapa langsung dieksekusi? Ini kayak tebang pilih. Ada ketakutan terhadap (platform) yang besar-besar itu," ujar Yamin, mempertanyakan.
Ia juga melihat akan ada reaksi besar jika Twitter yang diblokir dibanding Tik Tok. Twitter juga tahu bahwa nantinya pengguna atau user akan membela jika platform-nya diganggu.
Yamin mendesak Kominfo bisa memperlakukan setiap platform sama rata. Jangan dilarang di satu tempat, tapi tempat lain diperbolehkan.
"Kalau dilihat benar memang ada kebutuhan untuk memblokir. Tapi tolong treatment-nya sama. Percuma kita ngomong, ribut-ribut KPAI atau siapa pun. Mungkin ada yang enggak suka. Coba suruh mereka buka, Twitter terbuka dengan mudah," tuturnya.
