- U-Report
VIVA – Pembatasan fitur di media sosial tidak menghentikan penyebaran konten negatif di media sosial. Menurut Kepala Divisi Akses Atas Informasi Safenet, Unggul Sagena, secara logika pembatasan itu hanya tertahan.
Dia mengatakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika membatasi media sosial dengan melihat negara lain seperti Srilanka dan negara di Afrika. Sementara itu, pembatasan jejaring sosial di negara-negara tersebut tidak efektif.
"Kata siapa efektif? Kata pemerintahnya. Pemerintahnya teredam padahal enggak. Logika saja, itu ter-pending aja," ujar dia di Jakarta, Kamis 27 Juni 2019.
Hal yang sama juga terjadi untuk pembatasan sejumlah fitur media sosial saja seperti saat 22 Mei lalu.
Unggul mengatakan, pemerintah saat itu hanya mengejar supaya tidak ada viral konten pengganggu saat situasi genting tersebut. Viral yang terjadi biasanya pada layanan pesan instan, bukan pada platform media sosial.
"Di jejaring sosial kan dia taruh, setelah itu di WhatsApp, di messaging itu yang kita target. Kalau itu memang yang ditarget kenapa enggak itu aja yang dibatasi," tutur Unggul.
Dia meyakini, walaupun masyarakat terbelah atas pilihan politik, tidak akan sampai membuat negara dalam keadaan darurat. Orang-orang yang menginginkan ini hanya segelintir kecil.
"Hanya segelintir kecil yang dianggap besar. Karena segelintir kecil ini yang enggak sanggup ditangani oleh pemerintah makanya yang besar ikut ditekan. Harusnya ambil saja satu-satu," ujar Unggul.
Korlantas Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang via WhatsApp, Ini Alasannya
Surat tilang pengendara nantinya kembali akan dikirimkan melalui jasa PT Pos.
