- Dok. Kominfo
VIVA – Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo terus menggencarkan literasi digital untuk mencegah peredaran kabar bohong atau hoax di tengah masyarakat.
Tercatat, Kominfo sudah melakukan literasi digital kepada sekitar 12,5 juta rakyat Indonesia di sepanjang tahun ini, dan hingga 2024, menargetkan sebanyak 50 juta penduduk Indonesia sudah mendapatkan literasi digital tingkat dasar.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong menegaskan penyebaran hoax maupun disinformasi dapat ditangkal dengan literasi digital.
Selain itu, ruang digital juga menjadi lebih baik karena masyarakat sudah cakap dalam bermedia sosial.
Menurutnya, ada empat materi dasar literasi digital yang ditanamkan Kominfo kepada masyarakat, yakni kecakapan berdigital, etika berdigital, budaya berdigital, dan keamanan berdigital.
Kecakapan berdigital mengajarkan masyarakat untuk terampil dalam menggunakan teknologi digital, sedangkan etika berdigital mengedukasi masyarakat tentang bagaimana menggunakan teknologi digital dengan bijak dan beretika.
Adapun budaya berdigital, kata Usman, mengedukasi masyarakat untuk bermedia sosial dengan mengedepankan nilai-nilai budaya seperti nilai Pancasila, nilai kebangsaan, dan nilai keberagaman. Keempat atau terakhir adalah digital safety atau keamanan berdigital.
"Ini termasuk dalam konteks kami edukasi bahwa ada hukum loh di dalam media digital misalnya UU ITE. Jangan sampai tidak aman berdigital muncul tuntutan di belakang hari. Kita juga minta masyarakat untuk melindungi data pribadinya," jelas dia, Rabu, 29 Desember 2021.
Berdasarkan hasil identifikasi Kominfo, hoax dan disinformasi terbanyak yang beredar di masyarakat berkaitan dengan kesehatan.
Meski begitu, bila dilihat dari data statistik, Usman menyebut hoax dan disinformasi terkait COVID-19 sudah menurun drastis, terutama soal vaksinasi.
Memasuki Tahun Baru 2022, Kominfo melakukan perubahan strategi komunikasi publik yang ada.
Upaya percepatan penyebaran atau diseminasi komunikasi publik dilakukan dengan merumuskan berbagai langkah dan supaya komunikasi publik yang dilakukan pemerintah lebih efektif.
“Misalkan, kampanye mengajak masyarakat untuk divaksinasi, terutama lansia (lanjut usia) dan anak-anak. Ini adalah satu perubahan juga dalam komunikasi publik. Dalam artian penekanannya," papar Usman.
