- Pixabay
VIVA Tekno – Platform TikTok menggema jagat dunia maya pada Jumat malam, 14 Juli 2023. Tagar atau hastag #TiktokAncamanUMKM jadi trending topic di media sosial Twitter.
Setelah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki dan Komisi VI DPR mengkritik TikTok, kini giliran curhatan netizen tumpah di platform berlogo burung biru tersebut.
Mereka minta bantuan Pemerintah untuk lebih memusatkan perhatian ke usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
"Gimana nih pak @mohmahfudmd sekarang tiktok shop makin gencar-gencarnya tolong dong umkm diperhatikan juga ya pak, karena dapet mengancam usaha umkm kecil #TiktokAncamanUMKM," tweet akun @itsmypillowcat.
"Kalau mau jujur hal seperti ini sih memang persoalan, ya. Terlebih yg berbahaya banyak banget tuh produk2 tiktok seperti skin care yang kita gak bener bener tahu ijin bpom nya. Semoga @Kemendag / lembaga terkait seperti @kemkominfo bisa ada aturan yg jelas. #TiktokAncamanUMKM," tulis @Nadia_Amiria.
Akun Twitter dengan nama @mazzini_gsp mengakui anak usaha dari raksasa teknologi ByteDance itu memang sangat membantu masyarakat yang berdagang, terutama UMKM, lewat konsep social-commerce di aplikasinya. Namun, ada tapinya.
"Tapi soal dugaan Project S oleh TikTok, pemerintah harus waspada ulang mengingat TikTok pegang data pengguna, dikhawatirkan TikTok membuat sendiri produk yang paling laku dan paling digemari oleh market tadi buat dipasarkan di sini. Kalau udah begini malah TikTok jadi kayak head to head sama pedagang UMKM itu sendiri," jelas @mazzini_gsp.
TikTok.
- VIVA/Agus Setiawan
Seperti diketahui, platform milik ByteDance asal China itu semakin gencar memperluas bisnis ritel online. Kali ini, perluasan bisnisnya diberi nama Project S, yaitu langkah untuk mulai menjual produknya sendiri di platformnya.
Unit yang dibangun ByteDance ini akan memiliki situs yang menjual produk murah dan banyak fitur di media sosial. Project S akan memanfaatkan data analytics yang dimiliki TikTok mengenai barang-barang yang viral.
Saat ini, sejumlah negara, termasuk Indonesia, vendor lain bisa menjual barang melalui TikTok Shop, dan aplikator mengambil sedikit komisi dari penjualan tersebut.
Upaya TikTok untuk mulai menjual produknya sendiri itulah yang dikenal secara internal sebagai Project S. ByteDance kini sedang membangun unit ritel online untuk menyaingi Shein, e-commerce 'fast fashion' asal China, dan e-commerce yang menjual produk murah milik Pinduoduo, Temu.
Kabar terbaru menyebutkan TikTok berencana melakukan investasi besar-besaran, yakni US$10 miliar di Indonesia. Kekhawatiran muncul lantaran Project S ditakutkan juga akan diterapkan di sini.
Saat ini, bisnis model TikTok Shop masih mengizinkan penjual lain untuk berjualan di platform e-commerce miliknya dengan mengambil sedikit komisi.
Dengan semakin banyaknya penjual lokal yang bergabung dengan TikTok Shop, pemerintah diminta waspada karena belum adanya aturan yang jelas.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki.
- VIVAnews/Lucky Aditya
Hal tersebut membuat Pemerintah dan DPR meradang. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan jika Project S TikTok Shop mengancam usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal.
Ia melihat fenomena bisnis lintas batas atau cross-border Project S TikTok Shop akan merugikan pelaku UMKM jika masuk ke Indonesia.
Project S TikTok Shop dicurigai menjadi cara perusahaan untuk mengoleksi data produk yang laris manis di suatu negara, untuk kemudian diproduksi di China.
Teten menilai TikTok Shop menyatukan media sosial, cross-border commerce dan online retail, sehingga menjadi platform social-commerce. Dari 21 juta pelaku UMKM yang terhubung dengan ekosistem digital, mayoritas yang dijual di online adalah produk asal China.
Dengan begitu, jika tidak segera ditangani dengan kebijakan yang tepat maka pasar digital Tanah Air akan didominasi produk-produk dari China.
"Sekarang mereka klaim produk yang dijual bukan produk luar. Kata siapa? Ketika saya mau bikin kebijakan subsidi untuk UMKM di online waktu Covid-19, semua pelaku e-eommerce tidak bisa memisahkan mana produk UMKM, mana produk impor. Yang mereka bisa pastikan adalah yang jualan di online adalah UMKM. Jadi jangan bohong sama saya," tegas Menkop UKM.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Martin Manurung.
- Istimewa.
Senada, pihak DPR berencana memanggil manajemen TikTok karena dinilai perlu memberikan klarifikasi mengenai aktivitas media sosial tersebut. Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung menyoroti polemik masifnya perdagangan melalui social-commerce yang dinilai dapat merugikan UMKM di Tanah Air.
Ia pun mendorong antara e-commerce dan media sosial dipisahkan. Selain itu dia juga menegaskan pentingnya regulasi yang jelas dari Pemerintah. Martin menganggap perlu segera adanya solusi agar UMKM Indonesia dapat terlindungi dengan baik.
"Ya bisa aja ada pemisahan, tapi ini kan perkembangan teknologi, kita pisah-pisah pun pada praktikknya pasti ada konvergensi. Menurut saya, segera diatur itu, nanti kalau dipisah-pisah dan pada praktiknya juga terjadi konvergensi, itu sulit," tutur dia.
