VIVA Tekno – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meluncurkan Katalog Elektronik versi 6 dengan menggandeng PT Telkom Indonesia Tbk melalui unit GovTech Procurement yang fokus melayani transformasi digital untuk pengadaan barang dan jasa di pemerintahan.
Saat ini, Katalog Elektronik versi 6 sudah diterapkan di 5 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) sebagai piloting.
Kelimanya yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), LKPP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Jawa Tengah.
Katalog elektronik merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, maupun tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Hal ini turut mencangkup produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lain terkait barang dan jasa.
Direktur Enterprise and Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R., mengatakan bahwa Katalog Elektronik versi 6 dirancang sebagai platform digital yang memudahkan proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.
"Dengan menyajikan daftar produk barang dan jasa yang telah melewati proses verifikasi dan penilaian, harapan kami adalah menciptakan sistem pengadaan yang lebih kompetitif dan memberikan keuntungan bagi pihak pembeli (buyer) dan penjual (seller)," ungkap dia.
Yaitu, melalui fitur baru katalog elektronik LKPP memberikan kemudahan kepada para stakeholder dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah.
"Masyarakat bisa memantau dengan jauh lebih baik dibandingkan sistem sebelumnya atas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah," jelasnya.
Harga, spesifikasi produk, hingga gambar bisa dilihat oleh siapa saja di Katalog Elektronik versi 6. Keunggulan lainnya yakni kemudahan menemukan produk, melakukan pembayaran, serta memonitor proses transaksi yang sedang berjalan.
Pengguna akan dapat dengan cepat menemukan informasi yang dibutuhkan, sehingga mempercepat proses pengadaan barang dan jasa.
Oleh karena itu, ia berharap fitur barunya ini akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabilitas dalam proses transaksi pengadaan barang dan jasa di pemerintahan.
