2024 jadi Tahun Krusial bagi Industri Kripto Indonesia

Aset kripto seperti Bitcoin atau Etherium.
Sumber :
  • Mint

VIVA Tekno – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan (Bappebti Kemendag) melaporkan bahwa jumlah investor kripto di Indonesia setiap waktunya terus mengalami peningkatan.

Pemerintah Sudah Kantongi Rp 112 Miliar Pajak Transaksi Kripto pada 2024

Pada Januari 2024, investor kripto dalam negeri telah mencapai 18,83 juta, dan di Februari lalu, meningkat menjadi 19 juta investor.

Penguatan industri kripto di Indonesia tidak lepas dari peran pemerintah sebagai regulator melalui upaya pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan aset kripto.

DPR Tolak Iuran Pariwisata Dibebankan ke Industri Penerbangan, Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal

Di tengah meningkatnya antusias investor kripto dalam negeri, penting bagi pelaku usaha untuk mengedukasi masyarakat mengenai regulasi yang berlaku.

Sekretaris Bappebti Kemendag Olvy Andrianita mengungkapkan jika industri kripto saat masuk ke Indonesia belum memiliki aturan yang jelas, sementara penawaran dan respons terhadap aset kripto terus meningkat.

Dharma Polimetal Tebar Dividen 2023 Rp 171,29 Miliar, 28 Persen dari Laba Bersih

Menurutnya, pemerintah yang dimotori oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, melakukan koordinasi dimana salah satu hasilnya memutuskan bahwa perdagangan aset kripto diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan dan mengkategorikannya ke dalam komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Dengan demikian, undang-undang (UU) yang memayungi adalah UU No 10/2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan aset kripto dituangkan dalam Permendag No 99/2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto.

Selanjutnya, lebih teknis diatur melalui Peraturan Bappebti yang mencakup syarat perdagangan, syarat menjadi pedagang, cakupan produk, hingga lingkup ekosistem yang terdiri dari Bursa Aset Kripto, Lembaga Kliring, dan Depositori.

"Semua aturan ini dibuat untuk mengatur tata kelola perdagangan aset kripto yang lebih baik. Tahun ini menjadi krusial bagi industri kripto karena tahun 2025 ada pengalihan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," ungkap Olvy, melalui konferensi pers virtual, Jumat, 22 Maret 2024.

Oleh karena itu, ia mengimbau ekosistem yang ada di industri saat ini bisa berkolaborasi dan terintegrasi satu sama lain, sehingga diharapkan transisi ke OJK dapat berjalan mulus dan mendorong perlindungan menyeluruh bagi investor kripto dan iklim investasi berjalan semakin baik.

Bitcoin dan aset kripto.

Photo :
  • Global Compilance News

Pada kesempatan yang sama, Startup Aset Kripto Pintu mengapresiasi peran Bappebti yang sudah mengawal perkembangan industri kripto.

Sebab, banyak negara belum memutuskan arah regulasi kripto, namun Bappebti hadir mendesain aturan dengan cakupan luas mulai dari perdagangan dan operasional hingga aturan perlindungan konsumen dan Anti-Money Laundering (AML).

"Terbukti investasi kripto dalam negeri mengalami peningkatan yang sangat pesat dan masih terbuka ruang untuk terus tumbuh," klaim General Counsel Pintu Dimas Utomo.

Inovasi industri kripto bergerak dengan sangat cepat, sehingga Pintu siap menjadi mitra strategis pemerintah untuk memberikan masukan terkait kemajuan industri agar daya tarik terhadap kripto tidak menjadi bubble.

"Kami berharap para pedagang aset kripto bisa bekerja sama dengan Bappebti agar tidak hanya produk spot trading yang saat ini telah digunakan investor, melainkan produk derivatif bisa tersedia di Indonesia. Perkembangan produk derivatif bisa membuat persaingan antara global crypto dengan local player seimbang," jelas dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya