Sumber :
- Viva.co.id/Amal Nur Ngazis
VIVA.co.id
- Penyedia layanan aplikasi solusi transportasi, Uber, tidak akan menyerah menghadapi sikap
ngotot
pemerintah daerah yang menentang bisnis mereka.
"Kami di sini punya misi jangka panjang, bukan jangka pendek. Jadi kami tidak akan kemana-mana. Kami tetap di sini bekerja dengan pemerintah. Tak masalah berapa lamanya," ujar Karun Arya, Juru Bicara Uber untuk Asia Selatan, Asia Tenggara dan India, kepada
VIVA.co.id
di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Kamis 17 September 2015.
"Sebelum internet datang, tidak ada aturannya. Tapi begitu datang, Anda buat aturan baru untuk internet," kata Karun.
Karun mengatakan aturan yang diterapkan ke Uber tidak tepat jika menggunakan aturan transportasi. Sebab, kata dia, Uber bukan perusahaan transportasi tapi perusahaan aplikasi
mobile
yang menghubungkan para sopir mobil rental dengan penumpang.
"Jadi harus bikin aturan baru. Jika Anda terapkan aturan transportasi, bagaimana mungkin itu diterapkan ke perusahaan aplikasi
mobile
?" ujar dia.
Aturan yang menurutnya bisa dipakai pemerintah yaitu aturan ride sharing seperti yang sudah dipraktikkan di Filipina.
"Di sana Uber bisa menjadi perusahaan jaringan transportasi yang berbasis aplikasi
mobile online
," kata dia.
Ia menegaskan, masih ada kesalahpahaman konsep bisnis ini di mata pemerintah dan warga, yang menyamakan Uber dengan perusahaan transportasi berpelat kuning.
"Misalnya, Anda akses Agoda untuk booking hotel. Hotel yang dibooking itu ibarat perusahaan penyedia layanan. Kalau di bisnis kami, perusahaan itu adalah mobil rentalnya. Sedangkan Agoda sama Uber hanyalah penyedia platformnya," tutur pria asal India tersebut.
Meski masih mendapatkan tantangan dari pemerintah lokal, Uber mengatakan bisnis mereka tetap berjalan seperti biasa. Bahkan Karun mengungkapkan respons para sopir mobil yang ingin menjadi mitra Uber tergolong tinggi.
"Setiap hari sopir yang ingin menjadi mitra kami itu ada 1.000 orang. Bayangkan, setiap 10 harinya ada 10 ribu mitra yang ingin mendaftar," kata dia. (ase)
Halaman Selanjutnya
Karun mengatakan aturan yang diterapkan ke Uber tidak tepat jika menggunakan aturan transportasi. Sebab, kata dia, Uber bukan perusahaan transportasi tapi perusahaan aplikasi
