- Istimewa
VIVA Edukasi – Gerakan Nol Karbon tengah digiatkan jelang G20 Bali. Badan Pengurus Pusat dan Badan Pengurus Daerah Jakarta Raya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) berkolaborasi untuk peluncuran Gerakan Nol Karbon yang diselenggarakan di Sekretariat BPP HIPMI - Sahid Sudirman Center, baru-baru ini.
HIPMI didukung oleh Institute for Transportation & Development Policy (ITDP) Indonesia membuka ruang diskusi untuk menjembatani dialog antara sektor swasta dan pemerintah dalam rencana elektrifikasi kendaraan roda dua dan roda empat di Indonesia. Melalui “Focus Group Discussion: Pengusaha dalam Rencana Elektrifikasi di Indonesia”, HIPMI dan ITDP Indonesia mengundang sektor swasta dan pemerintah untuk berdialog perihal rencana dan target Pemerintah Indonesia terkait elektrifikasi dan mendukung pelibatan sektor swasta dalam adopsi dan percepatan kendaraan listrik di Indonesia.
Gerakan Nol Karbon
- Istimewa
Acara “Focus Group Discussion: Pengusaha dalam Rencana Elektrifikasi di Indonesia” dibuka dengan sambutan dari Ketua Lingkungan Hidup BPP HIPMI serta Ketua Pelaksana dan inisiator Gerakan Nol Karbon HIPMI, Muh. Aaron A. Sampetoding M.Bus, Ketua Bidang 5 BPP HIPMI, Robert Muda Hartawan, Ketua Bidang 5 BPD HPMI JAYA, David Christian serta Direktur ITDP Asia Tenggara, Faela Sufa. Dilanjutkan dengan seremoni perilisan dan penandatanganan MoU Gerakan Nol Karbon HIPMI oleh Ketua Bidang 5 BPP HIPMI Robert Muda Hartawan dan PT Eco Solutions Lombok (PT ESL), John Higson.
Adanya kerja sama antara HIPMI dengan PT Eco Solutions Lombok (PT ESL) diharapkan akan mengakselerasi pembangunan Alas Strait Climate Alliance (ASCA) atau Aliansi Iklim Selat Alas, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) hijau pertama di Indonesia. Berfokus pada pengembangan rendah karbon dan berketahanan iklim di berbagai macam sektor termasuk eco-tourism / medical tourism, green products (termasuk kendaraan listrik, bahan bangunan rendah karbon, inovasi reboisasi dengan tanaman obat-obatan dll.), dan green services (penyediaan energi terbarukan, penyediaan air minum, pengelolaan agroforestry dll), inisiatif ini akan mendorong berjalannya ekonomi ramah lingkungan dan circular economy di kawasan tersebut yang berfokus terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat setempat.
Kendaraan bus kota listrik terbaru
- VIVA Otomotif/Muhammad Thoifur
Dalam sambutannya, Robert Muda Hartawan menyampaikan, peluncuran inisiatif Gerakan Nol Karbon merupakan upaya HIPMI untuk turut serta berperan aktif dalam mendukung pemerintah dalam upaya pengurangan emisi karbon. “Focus Group Discussion: Pengusaha dalam Rencana Elektrifikasi di Indonesia” menjadi awal gerakan yang diharapkan dapat mengidentifikasi celah kebijakan yang menghambat konversi elektrifikasi kendaraan dan transportasi publik serta ekosistem pendukungnya.
“Jadi bentuk komitmen kita untuk berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon di Indonesia. kami akan terus memberikan inovasiinovasi sebagai bentuk partisipasi dalam pengurangan emisi karbon ini berupa acara dan
kolaborasi dengan berbagai institusi secara berkelanjutan. sehingga perkembangannya dapat
terlihat," ucap Robert Muda Hartawan dalam keterangannya yang diterima VIVA, Jakarta, Senin (14/11).
Direktur ITDP Asia Tenggara, Faela Sufa menegaskan pertumbuhan yang cepat di bidang transportasi berbasis jalan dan kualitas bahan bakar yang buruk memiliki dampak lingkungan yang parah dan peningkatan biaya kesehatan dari penyakit terkait polusi udara. “Emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia hampir dua kali lipat antara tahun 1990 dan 2016. Sekitar 28% dari total emisi GRK berasal dari transportasi,” ungkapnya.
Elektrifikasi sektor transportasi menawarkan potensi besar untuk mengurangi dampak pada kualitas udara dan iklim. Tetapi upaya yang diperlukan sangat besar dan membutuhkan dukungan luas untuk melakukan transisi moda transportasi konvensional yang mengandalkan teknologi dengan bahan bakar solar dan bensin.
“Absennya insentif dan kebijakan pendukung, terutama yang mendorong sektor swasta untuk terlibat dalam industri ini membuat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia berjalan lambat. Oleh karena itu, dalam FGD ini, HIPMI dan ITDP Indonesia memberikan ruang diskusi untuk menjembatani dialog antara sektor swasta dan pemerintah agar isu ini dapat dibahas secara bersama, dalam upaya mendukung pelibatan sektor swasta
dalam adopsi dan percepatan kendaraan listrik di Indonesia,” papar Faela.
Pemerintah Indonesia mempunyai ambisi dalam program elektrifikasi kendaraan bermotor diawali dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.
Sejalan dengan itu, pemerintah telah menetapkan target adopsi elektrifikasi kendaraan roda dua, roda empat, dan angkutan umum dengan menargetkan semua kendaraan roda dua dan angkutan umum di Indonesia telah terelektrifikasi pada tahun 2040 dan disusul kendaraan roda empat di tahun 2050. Namun, jika dibandingkan dengan target yang ingin dicapai, adopsi kendaraan listrik di Indonesia saat ini masih sangat kecil. Sebagai ilustrasi, adopsi kendaraan roda dua dan roda empat hanya 0.17% dari target yang ingin dicapai di tahun 2030 (Kementerian Perhubungan, September 2022).
Berdasarkan tolok ukur dari beberapa negara di dunia seperti China, India, dan Korea, dalam hal percepatan adopsi kendaraan listrik, negara-negara tersebut memberikan dukungan yang besar bagi sektor swasta untuk ikut terlibat. Di China, investasi dari sektor swasta sangat kuat meskipun pada awalnya masih banyak limitasi dalam kebijakan pemerintah sehingga sektor swasta enggan terlibat lebih jauh ke dalam pengembangan industri kendaraan listrik (Marquis, Zhang & Zhou, 2013). Di India, pemerintah setempat telah menetapkan peraturan dan handbook mengenai bisnis dan implementasi infrastruktur pengisian daya sehingga dapat mempermudah sektor swasta untuk terlibat dalam pengadaannya. Di Korea, pemerintah setempat memberikan bantuan subsidi untuk mendukung sektor swasta untuk terlibat dalam industri kendaraan listrik dan ekspansi infrastruktur pengisian daya. Di Indonesia, pelibatan pengusaha di sektor swasta sangat dibutuhkan untuk mempercepat adopsi dan menumbuhkan ekosistem kendaraan listrik.
"Meskipun sudah banyak dukungan kebijakan pemerintah dalam program ini, namun masih ada beberapa hambatan yang ditemui oleh sektor swasta untuk bisa masuk dan terlibat dalam bisnis yang berhubungan dengan kendaraan listrik, baik dalam industri pengadaan baterai, infrastruktur pengisian daya, manufaktur kendaraan listrik, maupun pengolahan limbah baterai," tambah Faela.
