Pemkot Surabaya Tegas Larang Wisuda TK-SMA, Eri Cahyadi: Ganti Doa Bersama
- Humas Pemkot Surabaya
Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tegas melarang diselengarakannya wisuda di jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Menurutnya kegiatan itu sangat membebani orang tua murid dalam segi biaya.
"Kami memahami betul wisuda TK, SD, dan SMP terkadang memberatkan orang tua, apalagi sampai digelar di hotel atau restoran. Karena itu Pemkot Surabaya melarang," ujar Eri Cahyadi melalui akun Instagram pribadinya @ericahyadi_ dikutip Selasa, 20 Juni 2023.
Ilustrasi wisuda TK-SMA
- VIVA
Eri mengatakan sejak beberapa tahun lalu, Pemkot Surabaya telah melarang sekolah TK, SD, SMP sampai SMA menyelenggarakan acara wisuda. Bahkan, dia mengaku aneh mengapa polemik tersebut baru ramai belakangan ini.
“Di Surabaya dari sejak dulu tidak ada wisuda, apalagi yang negeri. Polemik itu sudah lama, kok baru muncul sekarang, aku jadi Walikota udah terbitkan SE itu. Sudah ada dari dulu kita keluarkan,” kata Eri
Namun, Meski sudah dilarang, Eri mengungkap ada saja sekolah-sekolah yang tetap mengadakan wisuda. Kini, guna memperketat aturan tersebut, Eri meminta kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk membuka layan pengaduan.
Layanan pengaduan ini, lanjut dia, dibuat untuk memfasilitasi orang tua murid guna melapor jika ditemukan sekolah yang tetap mengadakan wisuda.
“Orang tua siswa bisa menghubungi layanan pengaduan sahabat @dispendiksby di nomor 081259896163 bila menemukan pungutan terkait wisuda atau pungutan lain,” ungkapnya
Terkait pelarangan itu, Eri menyarankan kepada seluruh sekolah di Surabaya untuk mengganti acara wisuda menjadi doa bersama, memberi motivasi kepada siswa yang akan lulus atau dengan melestarikan kesenian daerah.
“Acara wisuda bisa diganti dengan doa bersama, pemberian motivasi ke pelajar yang akan lulus, atau memainkan kesenian daerah dengan kemasan asik nan sederhana,” pungkasnya
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi
- Dok Pemkot Surabaya
Pemprov DKI Buka Posko Layani PPDB 2024 untuk Cegah Jual Beli Kursi
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan memastikan jual beli kursi melalui orang dalam tidak terjadi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB).
