Memahami Netiket dan Fatwa MUI Bermedia Sosial

VIVA.co.id – Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan pedoman berkomunikasi di media sosial melalui Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Pedoman bermedia sosial ini diteken pada 13 Mei 2017 oleh Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin dan Sekretaris, Asrorun Ni'am Sholeh. 

Baca Juga

Boasa Simanjuntak Ditangkap karena Sebarkan Ujaran Kebencian di TikTok

MUI mengeluarkan fatwa ini, lantaran melihat dinamika penggunaan media sosial dan digital tak disertai tanggung jawab, sehingga kerap menjadi sarana penyebaran informasi palsu (hoax), fitnah, ghibah (penyampaian informasi faktual seseorang atau kelompok yang tak disukai), namimah (adu domba), gosip, pemutarbalikan fakta sampai ujaran kebencian dan permusuhan.

Direktur Eksekutif ICT Watch, Donny BU menilai fatwa tersebut terbilang normatif. Pedoman yang ada dalam fatwa MUI itu sebenarnya bukan hal baru dan sudah ada dalam ketentuan pedoman lain yakni netiket atau etika berinternet.

Baca Juga

Eks Peneliti BRIN AP Hasanuddin Divonis 1 Tahun Penjara Buntut Ujaran Kebencian ke Muhammadiyah

Dikutip dari ICT Watch, netiket media sosial merupakan semacam aturan yang digunakan di situs jejaring sosial. Mulai dari bagaimana menyapa teman, mengomentari statusnya, mention seseorang, atau mengirim DM ke teman Twitter, dan banyak lagi. 

Situs media sosial merupakan situs User Generated Content, yakni kontennya dihasilkan oleh para penggunanya platform atau situs. Berarti banyak sekali orang dari berbagai kalangan bertemu di sana, saling berinteraksi. Maka jika tidak ada netiketnya, bisa-bisa terjadi banyak pertengkaran dan salah paham satu sama lain.

Baca Juga

Giliran PDIP Jatim Laporkan Rocky Gerung ke Polda karena Hina Jokowi

Netiket media sosial meliputi jangan berbohong, jangan membenci, saling berbagi, jangan mengutuk, jangan melecehkan, berbagi info akurat, perbaiki kesalahan, hormati privasi, dan pertimbangan matang sebelum unggah atau posting. 

Menurutnya, perbedaan netiket dan fatwa atau swa regulasi terletak pada sifatnya. 

"Kalau netiket kan sifatnya konsensus, kesepakatan bersama untuk dipatuhi bersama. Tidak ada konsekuensi jika tak dipatuhi. Ya paling (dampaknya) dikucilkan," ujar Donny kepada VIVA.co.id, Selasa 6 Juni 2017. 

Sementara itu, pedoman dalam bentuk fatwa, menurutnya, punya konsekuensi bagi umat yang berpegangan pada aturan dari majelis ulama tersebut, dalam hal ini adalah umat Islam. Konsekuensi atas fatwa yakni soal halal melawan haram dan pahala melawan dosa. 

Halaman Selanjutnya

Dalam konsekuensi haram atau dosa, maka akan membuat yang menjalaninya harus bertobat. Donny menilai dimensi konsekuensi dari fatwa lebih pada urusan keyakinan atas aturan dari pemuka agama tersebut.