VIVA – Para pakar di luar negeri mengatakan bahwa data pasien meninggal akibat COVID-19 di Indonesia sebenarnya sudah mencapai lebih dari 2.200 jiwa. Para pasien yang meninggal dengan gejala COVID-19 akut itu disebutkan tak tercatat sebagai korban dari virus corona jenis baru.
Informasi tersebut diungkapkan oleh salah satu media asing berdasarkan data 16 provinsi dari total 34 provinsi di Indonesia. Tiga ahli medis mengatakan angka-angka tersebut mengindikasikan jumlah korban jiwa nasional akibat virus COVID-19 kemungkinan jauh lebih tinggi, daripada angka resmi saat ini yaitu 773 korban jiwa.
Dilansir dari Channel News Asia, Selasa 28 April 2020, data terbaru dari 16 provinsi menunjukkan ada 2.212 pasien dalam pengawasan, karena mereka memiliki gejala virus corona akut. Kementerian Kesehatan RI menggunakan akronim PDP pada pasien dalam pengawasan, untuk mengklasifikasikan pasien-pasien ini ketika tidak ada penjelasan klinis lain untuk gejalanya.
Data dikumpulkan oleh lembaga provinsi setiap hari atau setiap minggu dari angka yang dimasukkan oleh rumah sakit, klinik dan pejabat yang mengawasi pemakaman. Sebanyak 2.212 kematian adalah tambahan dari 693 orang yang dites positif COVID-19 di provinsi-provinsi tersebut, dan secara resmi dicatat sebagai pasien positif.
Menanggapi kabar tersebut, Humas Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sekaligus Ketua Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia dr. Halik Malik mengatakan, jumlah ODP dan PDP yang meninggal sejauh ini akan sangat baik jika bisa diketahui dengan pasti. Terlebih, banyak PDP yang meninggal tanpa tahu pasti status penyakitnya.
"Angka kematian PDP cukup besar dan kebanyakan statusnya belum diketahui. Pasien dengan status PDP umumnya masih menunggu pemeriksaan konfirmasi atau hasil tesnya belum keluar," paparnya kepada VIVA, Selasa 28 April 2020.
Meski begitu, lanjutnya, IDI meyakini dengan transparansi dan integrasi data yang ada saat ini semua data sudah terkonsolidasi di Pemerintah. IDI pun percaya saat ini data kematian positif COVID-19 dan yang masih status PDP semuanya sudah terlapor ke Pemerintah.
"Rekomendasi IDI antara lain kepada fasilitas kesehatan agar sambil menunggu konfirmasi penanganan kasus PDP mengikuti prosedur penanganan COVID-19 dan kepada pemerintah agar pemeriksaan konfirmasi COVID-19 dilakukan secara cepat, luas, dan masif," lanjutnya.
