- Dokumentasi HonestDocs
VIVA – Pemakaian alat kontrasepsi sebagai bagian dari program keluarga berencana (KB) dengan tujuan mengatur jarak kehamilan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, pemakaiannya cenderung menurun bahkan cukup drastis.
BKKBN mengungkap terjadinya penurunan drastis penggunaan kontrasepsi pada Maret 2020 dibandingkan Februari 2020. Penggunaan berbagai alat kontrasepsi di seluruh Indonesia pada periode itu mengalami penurunan 35 persen sampai 47 persen.
"Pemerintah sudah berkomitmen menggencarkan kembali Program KB untuk menurunkan angka kelahiran sehingga penduduk Indonesia bisa tumbuh seimbang. Namun, selama masa pandemi kita melihat penurunan partisipasi KB yang cukup besar,” kata Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) dalam webinar “Urgensi Pelayanan KB pada Masa New Normal”, beberapa waktu lalu.
Nyatanya, pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap pelaksanaan Program KB yang selama ini mengandalkan kegiatan tatap muka dalam sosialisasi, penyuluhan, dan pemberian layanan kontrasepsi. Selama masa pandemi muncul kekhawatiran masyarakat untuk mengakses pelayanan KB di klinik bidan atau dokter.
Banyak juga dokter atau bidan yang menutup kliniknya karena tak memiliki perlengkapan memadai untuk mencegah penularan COVID-19. Ditambah, kesadaran masyarakat untuk ber-KB secara mandiri selama masa pandemi pun masih rendah. Hal ini bisa berimbas pada meningkatnya jumlah kehamilan tidak direncanakan sebesar 15 persen pada 2021.
“Peningkatan angka kehamilan apalagi yang tidak direncanakan akan menimbulkan masalah bagi keluarga di tengah situasi ekonomi yang sedang lesu dan tantangan bagi pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk," tambah Hasto Wardoyo.
Sejalan dengan itu, Assistant Representative UNFPA, Dr. dr. Melania Hidayati, MPH, juga mengemukakan data mengejutkan mengenai dampak COVID-19 terhadap akses alat kontrasepsi. Menurut UNFPA, pandemi Covid-19 ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap program Family Planning secara global.
Estimasi kami, jika lockdown berlangsung 6 bulan, 47 juta perempuan terancam tidak mendapat akses kontrasepsi modern. Selain itu, jika lockdown terjadi 6 bulan dan ada gangguan layanan alat kontrasepsi,
diperkirakan ada tambahan 7 juta angka kehamilan tidak direncanakan (KTD)," ungkap dokter Meli ini.
Baca juga: Sebulan Sudah Nol Kasus, Kini Ada 11 Pasien COVID-19 Baru di China
Kemenkes: Tetap Terapkan Protokol Kesehatan Waspadai COVID-19 Varian KP.1 dan KP.2
Kementerian Kesehatan mengingatkan, meski COVID-19 varian KP.1 dan KP.2 tak ada bukti menyebabkan sakit berat, tetap perlu menerapkan protokol kesehatan guna pencegahan.
