Tanggapi Debat Capres Soal Isu Kesehatan, CISDI: 1 Nakes Tak Cukup di 1 Faskes

Debat pamungkas Pilpres 2024
Sumber :
  • Tanggapan layar live streaming ANTV

VIVA Lifestyle – Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) memberikan apresiasi sebesar-besarnya terhadap ketiga Calon Presiden (Capres) yang sudah mengangkat isu kesehatan dalam acara debat capres putaran ke-5 tadi malam.

MK: Kehadiran Mayor Teddy di Debat Capres Bukan Pelanggaran Pemilu

Beberapa isu kesehatan ikut diangkat dam pembahasan tema debat tersebut yang salah satunya adalah tentang Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK). Yuk lanjut scroll artikel selengkapnya berikut ini.

Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, menyoroti SDMK di Indonesia dan memberikan solusi dengan cara memberikan beasiswa kedokteran. Capres tersebut berniat menambah Fakultas Kedokteran (FK) yang saat ini hanya ada 92 di seluruh Indonesia.

Kisah Pilu Nakes di Simalungun Diperkosa 3 Pria, Seorang Pelaku Mantan Kekasih Korban

Debat Kelima Calon Presiden Pemilu 2024

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Capres 01 Anies Baswedan menyetujui pendapat dari Prabowo Subianto apabila pemberian beasiswa itu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi. Sementara itu, Capres 03 Ganjar Pranowo berencana mengadakan program 1 nakes di 1 faskes setiap desa.

Gara-gara Wanita, Bripda DR Aniaya Tenaga Kesehatan Hingga Hidungnya Patah

CISDI melihat bahwa sebenarnya sejauh ini misi 1 nakes di 1 faskes sudah ada di Indonesia. Tetapi, pemerataannya masih belum terpenuhi sesuai dengan target yang semestinya.

"Kalau 1 desa 1 faskes saat ini udah tersedia, ada 1 faskes dan perawat di sana. Jangan sampai terpengaruh janji yang seolah sangat bagus padahal sebenarnya kondisinya sekarang sudah demikian," kata Diah Satyani Saminarsi, selaku Founder dan CEO CISDI, dalam media briefing secara online, Senin 5 Februari 2024.

Tiga kontestan paslon Pilpres 2024 saat menghadiri debat kelima di JCC, Senayan,

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Alih-alih mengutamakan pengadaan 1 nakes di 1 faskes setiap desa, sebenarnya layanan masyarakat lebih membutuhkan sebuah tim yang setidaknya terdiri dari 9 SDMK dalam 1 faskes.

Jumlah dokter umum di Indonesia sejauh ini masih belum memenuhi rasio yang direkomendasikan oleh WHO yakni 1 per 1000 penduduk. Pada 2022, rasio dokter umum di Indonesia hanya sebesar 0,84 per 1000 penduduk.

Di luar itu, pemenuhan 9 jenis SDMK di layanan kesehatan primer juga masih memprihatinkan.

Puskesmas yang memiliki 9 jenis SDMK secara lengkap di Indonesia hanya sekitar 42,67% dari total 10.374 puskesmas pada 2022. Angka ini jauh untuk memenuhi target pemerintah sebesar 83% pada 2024. Artinya, diperlukan peningkatan jumlah dan kompetensi SDMK selain dokter.

Ilustrasi rumah sakit.

Photo :
  • Healthcare IT News

"Ini bisa mengalihkan perhatian dari 9 jenis SDMK, 1 nakes tidak cukup di 1 faskes. Dibutuhkan tim untuk transformasi layanan kesehatan primer yang utuh dan integrasi. Ada dokter, perawat, tenaga puskesmas, apoteker, dan lainnya," jelas Diah.

CISDI menegaskan bahwa masalah SDMK ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan produksi nakes. Pasalnya, pemerataan juga patut diperhatikan agar layanan kesehatan bisa diberikan secara maksimal untuk masyarakat.

"Penyelesaiannya nggak bisa deselesaikan hanya dengan produksi nakes. Dokter memang kurang, di sisi lain distribusinya nggak rata. Nakes nggak cuma dokter tapi juga SDMK lainnya, bida, perawat, apoteker. Untuk bidan dan perawat sudah cukup tapi distribusinya nggak merata," paparnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya