- Adrian/ Lampung
VIVA – Perlawanan terhadap gerakan #2019GantiPresiden tak menyurutkan langkah kubu oposisi untuk memuluskan langkah Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno dalam menghadapi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk Pilpres 2019.
Kini, sebuah gerakan baru bernama Gerakan Nasional Prabowo Presiden (GNPP) dibentuk oleh Partai Gerindra sebagai wujud nyata untuk memenangkan Prabowo.
Adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad yang menginisiasi GNPP, dengan slogan #2019PrabowoPresiden. Secara konkret, gerakan ini bahkan sudah dilegalkan dan secara resmi terdaftar sebagai perkumpulan di Kementerian Hukum dan HAM.
Gerakan #2019Prabowo Presiden disahkan pendiriannya dan memiliki badan hukum sesuai keputusan Menkumham No.AHU-0010834.AH.01.07 tahun 2018, sesuai salinan Akta Nomor 1 tanggal 3 September 2018.
Keputusan Menkumham terhadap pekumpulan yang berkedudukan di Jakarta Selatan ini, ditandatangani oleh Plt Dirjen Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar atas nama Menkumham Yasonna Laoly.
"Kami ingin sosialisasikan pasangan capres dan cawapres kami, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Tagar 2019 Prabowo Presiden sudah ada koordinasinya masing-masing di wilayah nanti," kata Dasco.
Terkait dengan gerakan ini, Dasco berharap, agar semua elemen yang punya visi sama bisa mendukung #2019PrabowoPresiden. "Tentu saja, semua elemen yang punya visi yang sama, silakan bergabung dengan #2019PrabowoPresiden," jelasnya.
Secara tegas, gerakan ini kemudian dideklarasikan dengan melibatkan 48 ormas dan komunitas pada Jumat lalu, 7 September 2018. Ribuan warga Bandar Lampung, yang berkumpul di Bambu Kuning Square, menjadi yang pertama di Indonesia yang menggelar deklarasi gerakan ini.
Sejumlah tokoh hadir. Mulai dari Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, musisi Ahmad Dhani Prasetyo, Ratna Sarumpaet, aktor Fauzi Baadilla, Cut Muthia Adrina, Ustaz Haikal Hassan, dan Ustaz Hisham.
"Kami Gerakan Nasional Prabowo Presiden berjanji, mensosialisasikan, serta memenangkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2019-2024, melalui pemilu demokrasi 2019," ujar Fauzi Baadilla yang membacakan janji deklarasi.
Deklarasi Gerakan Nasional Prabowo Presiden
Kami Gerakan Nasional Prabowo Presiden dengan ini berjanji:
1. Mensosialisasikan serta memenangkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019-2024 melalui Pemilu Demokratis 2019.
2. Mensosialisasikan tanda pagar (tagar) #2019PrabowoPresiden sebagai simbol perjuangan.
3. Ikut serta menciptakan suasana Pemilu yang aman, damai, dan tertib.
Bandar Lampung, 7 September 2018
Tertanda
Gerakan Nasional Prabowo Presiden
#2019PrabowoPresiden
Kepolisian Polda Lampung, menurunkan sebanyak 1.476 petugas untuk mengamankan acara dan lokasi deklarasi itu. Kendaraan taktis antihuru hara, seperti water cannon, juga disiapkan di depan Kantor Pos Tanjungkarang.
Berikutnya, dituding gunakan siasat>>>
Dituding gunakan siasat
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, angkat bicara soal surat keputusan tentang proses pendaftaran #2019PrabowoPresiden di kementeriannya. Menurutnya, ada siasat nakal yang digunakan notaris yang melakukan pendaftaran dalam sistem AHU online Kemenkumham.
Yasonna dalam keterangan tertulisnya menyampaikan, siasat tidak baik digunakan dengan cara menggunakan spasi pada kata 'Presiden'. Sesuai Pasal 59 ayat 1 UU 16/2017 tentang Penetapan Atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017, dengan tegas melarang nama instansi pemerintah digunakan sebagai nama perkumpulan.
Jadi, suatu perkumpulan yang mendaftar bila menggunakan kata 'presiden' akan langsung ditolak oleh sistem online AHU Kemenkumham. Notaris itu menyiasati dengan mendaftarkan perkumpulan #2019PrabowoPresiden dengan menggunakan spasi atau #2019PrabowoPresi den.
"Notaris yang mendaftarkan perkumpulan itu agak nakal," jelas Yasonna dalam keterangan tertulisnya.
Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menegaskan, prosedur pengajuan perkumpulan ini sudah sesuai aturan. Setelah pengesahan, Kemenkumham tak bisa menolak, apalagi melakukan pembatalan.
Selain itu, berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat, baik lisan mupun tulisan juga dijamin dalam konstitusi. Kata Fadli, bila ada gerakan lain yang ingin mengikutinya, ia mempersilakan saja. Misalnya, #Tetap2Periode.
Karena itu, dia meminta Kemenkumham harus netral dalam mengakomodir dan melayani setiap warga negara. Gelombang gerakan ganti presiden sudah tak bisa dihentikan oleh persekusi dan kriminalisasi. Ini mungkin kehendak sejarah.
"Hak kebebasan berserikat dan berkumpul adalah hak warga negara dan dijamin konstitusi," katanya.
Menurutnya, gerakan ini inisiatif dari bawah. Tetapi, juga menjadi bagian dari strategi untuk memenangkan Prabowo-Sandiaga. Dengan adanya badan hukum, aparat keamanan harus melindungi dan tak boleh lagi ada diskriminasi seperti yang dialami aktivis #2019GantiPresiden.
Polri pun tidak mempermasalahkan gerakan #2019PrabowoPresiden, yang telah disahkan oleh Kemenkumham. Namun begitu, sistem perizinan aksi atau kegiatan tetap ada aturannya. Kegiatan yang berkaitan dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2017.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera yang menginisiasi gerakan #2019GantiPresiden akan mewujudkan kerja sama dengan GNPP yang telah memiliki badan hukum.
Menurutnya, gerakan #2019GantiPresiden adalah gerakan sosial. Sementara itu, gerakan #2019PrabowoPresiden, dibentuk untuk wadah komunikasi bagi para pendukung Prabowo.
Peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Siti Zuhro ikut berpendapat, gerakan #2019PrabowoPresiden sama saja dengan gerakan Amien Rais For Presiden pada 2004. Sehingga, tidak perlu ada masalah, terkait pembentukan gerakan itu, karena ini juga bertepatan dengan tahun politik.
"Jadi, menurut saya, ini memang tahun pemilu, tahapan pemilu sudah dimulai. Tentu, ini kontestasi. Ada dua periode, ada ganti presiden. Jadi, sama-sama," katanya.
Selanjutnya, tak perlu was-was>>>
Tak perlu was-was
Dijelaskan Peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Siti Zuhro, pada 2019 itu memang tahun suksesi. Tidak ada yang aneh, dengan berbagai cara yang dilakukan tim pemenangan. Kecuali, itu dinyatakan tidak sedang tahapan pemilu.
Dan, #2019Ganti Presiden memang sangat jelas konteksnya, karena ada suksesi kepemimpinan nasional. Dia menganggap, hal itu jamak bila dilakukan masing-masing pengusung untuk mencari dukungan maupun memperluas dukungan dari masyarakat.
"Kemudian juga, kita menyaksikan bagaimana sosialisasi Projo di suatu hotel besar, sosialiasi Jokowi. Sudah terjadi sosialisasi dua periode. Jadi, menurut saya sama. Kalau enggak boleh, ya enggak boleh dua-duanya. Baru ada keadilan," katanya.
Menurut Siti, #2019PrabowoPresiden jelas memiliki efek terhadap masyarakat yang cenderung dari bawah. Masyarakat akan merasa terundang untuk melakukan komparasi. Ada petahana dan ada Prabowo dan Sandi.
Ini, lanjutnya, tentu mulai terjadi pembelajaran politik, karena masyarakat disuguhkan dua pasangan calon. Asal saja, ini dilakukan secara kesatria oleh masing-masing pasangan calon dan semua tim suksesnya.
"Makanya, dihangatkan dengan susksesi tagar #2019GantiPresiden atau #2019PrabowoPresiden silakan saja. Dulu, juga ada Amien Rais for Presiden. Enggak apa, silahkan," katanya.
Menurutnya, bila #2019PrabowoPresiden tidak berdampak, tentu tidak menimbulkan rasa was-was. Tetapi, bila rasa was-was itu muncul, berarti ada dampaknya. Tapi yang bahayanya, justru gerakan terselubung yang mencari-cari kesalahan orang atau bahkan membuat kampanye hitam.
"Media harus memberikan pelajaran kepada masyarakat bahwa memilih tanpa ada tekanan, ditakut-takuti, dan sebagainya," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem, Syahrul Yasin Limpo menyampaikan, Partai Nasdem tidak ingin mempermasalahkan soal adanya gerakan #2019PrabowoPresiden. Dia menyampaikan, partainya akan konsentrasi pada dua hal.
Pertama, bagaimana membangun persepsi terhadap apa yang telah dilakukan oleh Jokowi dan bagaimana tim ini solid untuk bergerak bersama-sama meyakinkan masyarakat di lapangan, meraih simpati dengan cara yang sejuk, dengan cara yang tidak anarkis, dan santun.
"Yang kedua, konsentrasinya ada pada upaya meng-engine seluruh mesin partai dan seluruh caleg partai untuk bisa betul-betul meraih simpati rakyat, sehingga semua caleg berhasil menang," katanya.
Karena itu, dia tidak ingin membuang energi untuk mengurusi apa yang dilakukan oleh tim pemenangan Prabowo-Sandi. Ia memastikan, akan membangun harmonisasi melalui pesta demokrasi lima tahunan ini dengan santun dan bersahabat. Meski beda pilihan.
"Dengan hastag mereka yang sudah dia ganti, saya kira hal yang positif saja bagi Nasdem," katanya. (asp)
