- Dok. Peneliti LIPI
VIVA – "LIPI ini mata air bangsa. Jernih. Tetapi mata air itu sekarang menjadi keruh. LIPI selalu di garda depan memperjuangkan bangsa. Pengakhiran dwifungsi ABRI. Reformasi. Itu sumbernya di sini. Baru sekali ini kita harus berjuang melawan diri sendiri," ujar peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dewi Fortuna Anwar melalui pengeras suara.
Hari itu, Kamis 7 Februari 2019, Dewi menggelar aksi demonstrasi di Gedung Sasana Widya Sarwono, LIPI, Jakarta. Ia tak sendiri. Sejumlah peneliti gaek juga ikut ‘turun ke jalan’. Ada mantan Ketua LIPI Lukman Hakim, Taufik Abdullah, Syamsudin Haris dan sejumlah peneliti lain. Melalui aksi ini, Dewi dan para peneliti serta profesor menyampaikan kegundahan dan kekhawatirannya pada nasib dan masa depan LIPI.
Dewi mengatakan, ini adalah pertama kalinya LIPI didemo oleh profesor dan penelitinya sendiri. Ia menegaskan, adanya aksi ini menandakan terjadinya masalah krusial, yaitu tersumbatnya jalur komunikasi. Menurutnya, demo tidak akan ada apabila aspirasi mereka disambut dan diterima dengan baik.
"Artinya, ada sesuatu yang keliru dari pihak yang mengelola LIPI. Ada komunikasi dua arah yang tidak berjalan. Lembaga ini selalu menjalankan kepemimpinan yang kolektif, apapun berdasarkan kesepakatan bersama. Begini jadinya kalau dihilangkan."
Para peneliti LIPI menggelar aksi demonstrasi
Sudah nyaris setahun lembaga tersebut didera kisruh internal. Semua kekisruhan selalu berujung pada protes atas keputusan Kepala LIPI yang dianggap tidak adil, tertutup, bahkan tidak manusiawi. Memasuki tahun 2019, aksi menentang Ketua LIPI Laksana Tri Handoko makin gencar dilakukan oleh jajaran elite lembaga ilmu pengetahuan di Indonesia tersebut.
Awalnya, kisruh ini berhubungan dengan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Dalam dokumen surat keluhan ke Menteri Riset dan Teknologi Tinggi yang diterima VIVA, Sabtu 12 Mei 2018 atau nyaris setahun lalu, kelompok peneliti sosial dan non peneliti LIPI yang kantornya berada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, merasa kinerja LIPI semakin menurun dan tidak jelas sepeninggal almarhum Kepala LIPI, Iskandar Zulkarnain.
Posisi Kepala LIPI diganti oleh Bambang Subyanto. Namun Bambang dinilai lebih fokus pada tugas eksternal. Kebijakan internal kelembagaan lebih dominan dijalankan oleh Deputi Bidang IPT, yaitu Laksana Tri Handoko yang juga dipercaya sebagai Plt. Sestama LIPI. Namun, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Laksana Tri Handoko dianggap menyimpang oleh peneliti.
Pertama, mengenai kebijakan Jabatan Fungsional Peneliti yang dianggap merugikan peneliti LIPI maupun peneliti nasional. Kedua mengenai kebijakan administrasi keuangan LIPI. Anggaran perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh pegawai LIPI hanya diterima sekitar 30 persen dari yang seharusnya. Dan terakhir adalah kebijakan mengenai redistribusi pegawai yang dianggap tidak manusiawi sehingga menyebabkan kekisruhan staf LIPI.
Kekisruhan meningkat eskalasinya ketika Laksana Tri Handoko kemudian diangkat menjadi Kepala LIPI sekitar Juni 2018. Meski baru diangkat menjadi Ketua LIPI, tuduhan terjadi korupsi, pemecatan, hingga komersialisasi aset yang dilakukan oleh Kepala LIPI yang baru berembus keras di gedung tersebut. Rencana reorganisasi dan redistribusi PNS di lingkungan LIPI yang dicanangkan oleh Laksana Tri Handoko pada Januari 2019 langsung mendapat penolakan keras.
Dari Laksana Kisruh Bermula
Protes atas berbagai kebijakan yang dibuat oleh Kepala LIPI Laksana Tri Handoko bermunculan. Protes datang dari para peneliti dan profesor senior yang menganggap kebijakan yang dilakukan Laksana semena-mena. Menurut mereka, kebijakan itu akan mematikan para ilmuwan di masa depan karena menjauhkan peneliti dari objek penelitiannya.
Akademisi Bikin Motor Listrik Lokal, Begini Penampakannya
Mahasiswa dan dosen berkolaborasi dengan peniliti LIPI serta rumah modifikasi, membangun sepeda motor listrik lokal.
