Tim Hukum Rasa Kopkamtib

Menko Polhukam Wiranto
Menko Polhukam Wiranto
Sumber :
  • Istimewa

VIVA –  Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto berdiri di belakang mimbar. Dia menggelar konferensi pers usai mengadakan rapat koordinasi terbatas tentang permasalahan hukum pascapemilu 2019.

Wiranto didampingi sejumlah menteri dan tokoh.  Di sisi kanan dan kiri, tampak  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Prof Romli Atmasasmita. Ada juga Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta Wakil Kepala Polri  Komisaris Jenderal Polisi Ari Dono Sukmanto.

Hari itu, ada hal baru yang diumumkan dalam jumpa pers: pemerintah bakal membentuk tim asistensi hukum. Tim akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh yang diduga melanggar hukum.

Menko Polhukam Wiranto saat konferensi pers soal Tim Khusus

Menko Polhukam Wiranto mengumumkan pembentukan Tim Asistensi Hukum

Seraya menggerakkan kedua tangannya, mantan panglima TNI itu menegaskan,  tim ini dibentuk agar mereka yang menyebarkan hasutan atau ujaran kebencian diberikan sanksi tegas. Termasuk, mereka yang memaki presiden sebagai kepala negara yang sah. “Itu sudah ada hukumnya, sanksinya dan kita akan melaksanakan itu,” ujar Wiranto di kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Senin, 6 Mei 2019.

Wiranto lantas menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tim Asistensi Hukum Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamananan. SK diteken pada 8 Mei 2019. Sejumlah 24 orang menjadi  anggota tim yang melibatkan praktisi dan ahli hukum itu. Di antara mereka, terdapat pakar hukum Muladi, Romli Atmasasmita dan Mahfud MD. Tim akan bertugas mulai 8 Mei 2019 hingga 31 Oktober 2019.