Selamat Tinggal Cebong-Kampret

Presiden  Jokowi dan Wapres terpilih Ma'ruf Amin di Sentul 14 Juli 2019.
Presiden Jokowi dan Wapres terpilih Ma'ruf Amin di Sentul 14 Juli 2019.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

VIVA – Tepat pukul 14.00 WIB, Minggu 20 Oktober 2019, presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, akan dilantik. Pelantikan ini menjadi puncak dari serangkaian proses pemilihan presiden yang diselenggarakan sejak pertengahan 2019. Hanya dalam hitungan hari, Jokowi akan kembali melanjutkan kepemimpinannya, hanya kali ini wakilnya berbeda.

Saat menyampaikan pidato bertajuk Visi Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC) beberapa bulan lalu, Jokowi menyampaikan lima program yang akan ia jalankan dalam lima tahun mendatang. Pertama, melanjutkan pembangunan infrastruktur. Kedua, memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia ke depan.

Pidato Jokowi di Sentul 14 Juli 2019.

Selain itu, kualitas pendidikan juga akan ditingkatkan. Jokowi juga berjanji membangun lembaga manajemen talenta Indonesia. Pemerintah akan mengidentifikasi, memfasilitasi, dan memberikan dukungan bagi mereka yang memiliki talenta.

Ketiga, pemerintah akan mengundang investasi seluas-luasnya, dalam rangka membuka lapangan kerja sebesar-besarnya. Jokowi meminta tak alergi dengan investasi karena dengan cara ini lapangan kerja akan terbuka. Untuk itu, Jokowi berjanji memangkas hambatan investasi, seperti perizinan yang berbelit apalagi yang ada punglinya.

Keempat, melanjutkan reformasi birokrasi. Jokowi ingin birokrasi menjadi lebih sederhana agar semakin lincah. Dan Kelima, penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Menurut Jokowi, setiap rupiah yang keluar dari APBN harus bisa memberi manfaat ekonomi, manfaat bagi rakyat dan kesejahteraan masyarakat.

Semua yang dipaparkan Jokowi itu kini tenggelam setelah anggota DPR periode 2014-2019 tiba-tiba ngebut mengesahkan beberapa UU yang kontroversial. Salah satunya revisi UU KPK. Tanpa menunggu lama, revisi UU KPK disahkan, sehingga Jokowi dituntut mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk membatalkan pelaksanaan UU KPK hasil revisi.